Usai Muktamar XIV di Ambon, PP KAMMI Desak Pemakzulan Gibran dan Pencopotan Menteri Kehutanan

Ambon, Bupolo.com - Pasca-pelaksanaan Muktamar XIV Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Ambon, Pengurus Pusat (PP) KAMMI di bawah kepemimpinan Ricki Pratama Putra sebagai Ketua Umum periode 2026–2028 menyampaikan pernyataan sikap tegas terhadap sejumlah persoalan kebangsaan yang dinilai semakin memprihatinkan.

Dalam pernyataan sikap resminya, PP KAMMI menyoroti berbagai persoalan nasional, mulai dari krisis ekologis, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), pemborosan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), hingga kondisi demokrasi dan penegakan hukum di Indonesia. Selasa, (10/November/2026).

Melalui pernyataan bertajuk “Makzulkan Gibran! Tuntaskan Penanganan Karhutla & Copot Menteri Kehutanan”, PP KAMMI menyampaikan lima tuntutan utama kepada pemerintah dan lembaga negara.

Pertama, PP KAMMI mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk mundur atau dimundurkan dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia. Selain itu, KAMMI mendorong DPR RI menggunakan Hak Angket atau Hak Menyatakan Pendapat sebagai bagian dari mekanisme pengawasan konstitusional.

Kedua, PP KAMMI mendesak Presiden untuk mencopot Raja Juli Antoni dari jabatan Menteri Kehutanan RI. Desakan tersebut dilatarbelakangi penilaian KAMMI terhadap ketidakmampuan pemerintah dalam menangani persoalan kebakaran hutan dan lahan serta krisis ekologis yang terjadi.

Ketiga, KAMMI meminta pemerintah menghentikan program-program populistis yang dinilai tidak memiliki arah dan berpotensi menghamburkan APBN. Menurut mereka, anggaran negara seharusnya diprioritaskan untuk memperkuat daya beli masyarakat dan mewujudkan kedaulatan pangan rakyat.

Keempat, PP KAMMI menuntut pemerintah menjamin pendidikan yang berkualitas, pemerataan fasilitas kesehatan, serta penyediaan lapangan pekerjaan yang layak bagi masyarakat.

Kelima, KAMMI mendesak pemulihan ruang demokrasi, penghentian praktik kriminalisasi, serta penolakan terhadap militerisasi di ruang sipil.

PP KAMMI menegaskan bahwa berbagai tuntutan tersebut merupakan bentuk tanggung jawab moral dan politik mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan serta memperjuangkan kepentingan rakyat.

Organisasi mahasiswa tersebut juga memberikan peringatan bahwa apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapatkan respons serius dari pemerintah, PP KAMMI akan menyerukan konsolidasi nasional dengan melibatkan mahasiswa, pemuda, dan berbagai elemen masyarakat.

Konsolidasi tersebut diarahkan untuk membangun gerakan bersama sebagai bentuk tekanan politik terhadap pemerintah, termasuk kemungkinan menggelar aksi demonstrasi secara nasional.

Melalui sikap politik tersebut, PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus berada di garis perjuangan mahasiswa dalam mengawal demokrasi, keadilan sosial, kelestarian lingkungan, serta kepentingan rakyat Indonesia.

“Abadi Perjuangan!”

PP KAMMI