Pemerhati Hukum Unusia Dorong Prof. Yusril Jadi Pendamping Presiden Prabowo untuk Redam Dinamika Politik

​JAKARTA, Bupolo.com – Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (Unusia), Kukuh Priyono, menyampaikan pandangan dan sarannya kepada Presiden Prabowo Subianto terkait dinamika konstelasi politik nasional saat ini. 

Dalam keterangannya, Kukuh mengusulkan agar Pakar Hukum Tata Negara, Prof. Yusril Ihza Mahendra, dipertimbangkan sebagai sosok wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka guna menjaga stabilitas pemerintahan.

​Menurut Kukuh Priyono, situasi politik serta tantangan ketatanegaraan yang berkembang belakangan ini membutuhkan sosok pendamping presiden yang memiliki pemahaman mendalam di bidang hukum dan konstitusi. Ia menilai rekam jejak Yusril sebagai akademisi sekaligus praktisi hukum tata negara menjadi modal penting dalam membantu kepala negara mengambil kebijakan strategis.

​"Dalam melihat konstelasi politik saat ini, Presiden Prabowo membutuhkan figur pendamping yang kuat secara konstitusional dan mampu menjadi penyeimbang di tengah dinamika yang ada. Menurut pandangan saya, Prof. Yusril Ihza Mahendra adalah figur yang tepat karena kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara," ujar Kukuh dalam pernyataan tertulisnya.

​Kukuh menambahkan, kehadiran tokoh senior yang menguasai seluk-beluk hukum dan pemerintahan dinilai dapat membantu meredam potensi gesekan politik serta memperkuat legitimasi hukum dari setiap program pemerintah. Pengalaman panjang Yusril di berbagai periode pemerintahan juga dianggap dapat memperlancar komunikasi lintas elemen politik maupun kelembagaan negara.

​Meski demikian, wacana pergantian atau pengisian jabatan wakil presiden di tengah masa jabatan memiliki mekanisme konstitusional yang ketat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Hingga saat ini,belum ada pernyataan resmi dari pihak Istana maupun koalisi partai politik terkait wacana perubahan pergantian wakil presiden Gibran rakabuming raka  pasca pengunduran dirinya.

​Usulan dari kalangan mahasiswa ini menjadi bagian dari dinamika diskursus publik dan kebebasan berpendapat di lingkungan akademisi dalam menyikapi perkembangan politik nasional.