GPMKTN Desak Pemerintah Evaluasi Kontrak RANS Raffi Ahmad Senilai Rp14,7 Miliar, Prioritaskan Masyarakat Indonesia Timur

JAKARTA, Bupolo.com – Garda Pemuda Mahasiswa Kepulauan Timur Nusantara (GPMKTN) mendesak pemerintah mengevaluasi kontrak kerja sama dengan RANS milik Raffi Ahmad yang disebut bernilai Rp14,7 miliar. Ketua Umum GPMKTN  Iman Parman, menilai anggaran sebesar itu seharusnya dapat diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, khususnya di wilayah pesisir dan pegunungan Indonesia Timur yang hingga kini masih mengalami keterbatasan fasilitas publik.

GPMKTN menyayangkan apabila anggaran yang bersumber dari uang rakyat justru dialokasikan untuk kepentingan yang dinilai bukan menjadi prioritas utama, sementara masih banyak masyarakat di kawasan Indonesia Timur yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

“Anak-anak Timur masih membutuhkan sentuhan nyata pemerintah. Masyarakat pesisir dan pegunungan masih membutuhkan fasilitas pendidikan, kesehatan, infrastruktur, serta akses pelayanan publik yang layak. Mengapa anggaran sebesar Rp14,7 miliar tidak lebih diprioritaskan untuk kepentingan masyarakat yang membutuhkan?” Ucap Iman saat di konfirmasi (11/11/26)

Selain menyoroti kontrak tersebut, GPMKTN juga mempertanyakan peran Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. Menurut mereka, jabatan yang diemban seharusnya menjadi sarana pengabdian dan kontribusi nyata bagi generasi muda Indonesia, bukan justru memunculkan polemik mengenai kepentingan bisnis dan penggunaan anggaran negara.

GPMKTN menilai pemerintah harus lebih peka terhadap ketimpangan pembangunan yang masih dirasakan masyarakat di wilayah timur Indonesia. Sebagai figur publik sekaligus pejabat negara, Raffi Ahmad diharapkan mampu memberikan perhatian lebih terhadap persoalan generasi muda yang selama ini belum mendapatkan kesempatan dan fasilitas secara merata.

“Sebagai anak bangsa, seharusnya kita merasa prihatin melihat kondisi masyarakat yang masih hidup dengan keterbatasan. Generasi muda membutuhkan kontribusi nyata, bukan sekadar popularitas dan keuntungan bisnis,” Ujarnya

Atas persoalan tersebut, GPMKTN mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kontrak RANS, membuka transparansi penggunaan anggaran Rp14,7 miliar, serta mengkaji kembali kelayakan dan etika jabatan Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden.

GPMKTN juga meminta agar seluruh aktivitas dan kerja sama yang berkaitan dengan Raffi Ahmad menjadi perhatian publik serta mendapatkan pengawasan media massa secara kritis dan objektif.

GPMKTN menegaskan bahwa perjuangan tersebut bukan semata-mata persoalan satu figur atau perusahaan, melainkan menyangkut keadilan anggaran dan pemerataan pembangunan nasional.

“Jangan biarkan Indonesia Timur terus menjadi wilayah yang dilupakan. Uang rakyat harus diprioritaskan untuk kesejahteraan rakyat. Kami membutuhkan pembangunan nyata, bukan sekadar janji”. Tegas Iman