Golkar Mulai Ajukan Hak Menyatakan Pendapat soal Gibran

Bupolo.com –  Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Golkar mulai mengajukan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan Mahkamah Agung (MA) terkait persoalan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.

Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia Tandjung, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Saat ditanya apakah sudah ada anggota DPR dari Fraksi Golkar yang mengajukan HMP terkait persoalan tersebut, Doli menjawab singkat, “Ada.”

Namun, Doli belum mengungkapkan identitas anggota DPR Fraksi Golkar yang telah mengajukan penggunaan hak tersebut.

Menurutnya, Hak Menyatakan Pendapat merupakan hak konstitusional yang melekat pada setiap anggota DPR secara individu dan bukan merupakan hak yang digunakan atas nama fraksi. Karena itu, pengajuan HMP oleh anggota DPR tidak serta-merta dapat dianggap sebagai sikap resmi Partai Golkar.

“Saya tidak bisa mengklaim, ya, karena ini bukan hak yang digunakan oleh fraksi. Ini yang menggunakan hak ini adalah hak anggota dan itu dijamin secara konstitusional,” ujarnya.

Doli mengungkapkan komunikasi lintas fraksi mengenai tindak lanjut terhadap putusan MK dan MA sebenarnya telah berlangsung sejak DPR memasuki masa reses.

Setelah masa sidang kembali dimulai, komunikasi tersebut berpeluang dilanjutkan melalui mekanisme resmi DPR. Pembicaraan disebut tidak hanya berlangsung di antara anggota lintas fraksi, tetapi juga melibatkan pimpinan masing-masing fraksi hingga pimpinan DPR.

“Jadi ya kita lihat satu satu hari inilah sampai besok ya, apakah ada teman-teman yang menggunakan haknya di dalam menyikapi soal tindak lanjut putusan MK dan MA ini,” kata Doli.

Meski sejumlah anggota DPR mulai mengajukan dan membicarakan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat, Doli menegaskan hingga saat ini belum ada kesepakatan resmi antarfraksi terkait penggunaan hak tersebut.

Namun demikian, ia menyebut sejumlah anggota DPR terus menyampaikan keinginan untuk mengajukan HMP sebagai langkah untuk menyikapi persoalan tersebut.

Menurut Doli, DPR tidak seharusnya berdiam diri terhadap adanya putusan dari MK dan MA yang dinilai perlu mendapatkan tindak lanjut.

“DPR tidak bisa berdiam diri melihat faktanya ada dua keputusan dari Mahkamah Tertinggi kita,” tegasnya.

Doli bahkan mengingatkan bahwa DPR dapat dimintai pertanggungjawaban oleh masyarakat apabila tidak mengambil sikap terhadap persoalan yang tengah berkembang.

“Nanti justru kita yang diminta pertanggungjawaban oleh rakyat Indonesia,” katanya.

Ketika ditanya apakah dirinya juga akan ikut menandatangani usulan penggunaan Hak Menyatakan Pendapat tersebut, Doli memberikan jawaban singkat.

“Insya Allah,” ujarnya.

Meski komunikasi lintas fraksi dan pengajuan HMP di kalangan anggota DPR mulai berlangsung, Doli menegaskan bahwa proses tersebut masih berada pada tahap awal.

Menurutnya, hasil akhir dari penggunaan Hak Menyatakan Pendapat belum dapat dipastikan karena masih terdapat sejumlah mekanisme yang harus dilalui.

“Jadi lebih cepat lebih bagus, ya, apapun nanti hasilnya. Jadi kan hak menyatakan pendapat ini kan baru proses permulaan,” pungkas dia.