Tanpa Roadmap Jelas, Potensi Bioetanol Gagal Total

Hairul Ketua DPD FORMATIK DKJ (Forum Pemerhati Kebijakan Publik)

Jakarta, Bupolo.com Pengembangan bioetanol sebagai salah satu sumber energi terbarukan merupakan bagian dari upaya diversifikasi energi dan pengurangan ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Namun, setiap program energi tetap perlu dievaluasi secara kritis agar kerja sama yang dilakukan oleh PT Pertamina (Persero) benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat dan mendukung ketahanan energi nasional.

Salah satu hal yang perlu mendapat perhatian adalah ketepatan desain dan pelaksanaan program kerja sama bioetanol. Program energi tidak cukup hanya dinilai dari besarnya investasi atau adanya kerja sama dengan mitra usaha, tetapi juga harus dilihat dari kesiapan bahan baku, keekonomian produksi, infrastruktur distribusi, kepastian pasar, serta manfaat yang diterima masyarakat.

Pertama, persoalan ketersediaan bahan baku. Pengembangan bioetanol dalam skala besar membutuhkan pasokan bahan baku yang konsisten. Pemerintah dan Pertamina perlu memastikan bahwa pengembangan bahan baku tidak justru menimbulkan persoalan baru, seperti persaingan dengan kebutuhan pangan, perubahan penggunaan lahan, atau ketergantungan terhadap bahan baku tertentu.

Kedua, aspek keekonomian harus terbuka dan terukur. Apabila bioetanol membutuhkan biaya produksi yang lebih tinggi dibandingkan bahan bakar konvensional, perlu ada penjelasan mengenai skema pembiayaan, insentif, harga jual, serta potensi beban yang pada akhirnya ditanggung negara atau konsumen. Program transisi energi seharusnya tidak hanya terlihat progresif di atas kertas, tetapi juga memiliki perhitungan ekonomi yang transparan.

Ketiga, Pertamina perlu memastikan bahwa kerja sama tersebut memiliki indikator keberhasilan yang jelas. Masyarakat berhak mengetahui berapa target produksi bioetanol, berapa investasi yang dikeluarkan, berapa manfaat pengurangan impor energi, bagaimana dampaknya terhadap emisi, serta kapan program tersebut memberikan hasil yang dapat dirasakan.

Keempat, program energi harus terintegrasi dengan ketahanan pangan dan kesejahteraan petani. Jika bahan baku bioetanol berasal dari sektor pertanian, petani harus menjadi bagian penting dari rantai nilai, bukan hanya sebagai pemasok bahan baku dengan posisi tawar yang rendah. Model kerja sama seharusnya memberikan kepastian harga, akses teknologi, dan peningkatan pendapatan bagi petani.

Program Kerja Harus Tepat Sasaran

Kritik terhadap Pertamina bukan berarti menolak pengembangan energi terbarukan. Justru sebaliknya, program energi terbarukan perlu dikawal agar tidak berhenti sebagai proyek atau kerja sama korporasi semata.

Pertamina sebagai BUMN strategis memiliki tanggung jawab yang lebih luas daripada sekadar mengejar keuntungan perusahaan. Program yang dijalankan harus selaras dengan kepentingan nasional, terutama dalam hal ketahanan energi, keterjangkauan harga energi, penguatan industri dalam negeri, penciptaan lapangan kerja, dan kesejahteraan masyarakat.

Karena itu, evaluasi terhadap kerja sama bioetanol perlu dilakukan secara terbuka. Setiap program harus memiliki dasar kajian yang kuat, target yang terukur, mekanisme pengawasan, serta laporan mengenai manfaat dan risikonya.

Apa dasar kajian ekonomi dan teknis kerja sama pengembangan bioetanol?

Dari mana sumber bahan baku bioetanol dan bagaimana keberlanjutan pasokannya?

Berapa nilai investasi dan bagaimana skema pembiayaannya?

Siapa yang memperoleh manfaat terbesar dari program tersebut?

Bagaimana posisi dan perlindungan petani dalam rantai pasok bioetanol?

Apakah program tersebut berpotensi memengaruhi ketersediaan atau harga pangan?

Berapa target produksi dan pengurangan impor energi yang ditetapkan?

Apa indikator keberhasilan program dan bagaimana publik dapat mengawasinya?

Pengembangan bioetanol dapat menjadi bagian dari diversifikasi energi, tetapi ketepatan program harus dibuktikan melalui data, transparansi, keekonomian, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Pertamina perlu memastikan bahwa kerja sama energi terbarukan tidak sekadar menjadi proyek korporasi, melainkan benar-benar memperkuat kedaulatan energi Indonesia.

PERTAMINA JANGAN SEKADAR KEJAR PROGRAM BIOETANOL HARUS JELAS MANFAAT DAN HITUNGANNYA

PT Pertamina (Persero) adalah BUMN strategis. Karena itu, setiap program dan kerja sama yang menggunakan aset, modal, serta kapasitas perusahaan harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka kepada publik.

Jangan sampai sebuah program terlihat bagus dalam presentasi, tetapi ketika dihitung secara menyeluruh justru menimbulkan biaya besar dan manfaat yang tidak sebanding.

Kalau program disebut strategis, angka-angkanya harus bisa diuji.

BUMN bukan tempat menjalankan program hanya karena program tersebut terlihat modern atau mengikuti tren energi terbarukan. Setiap rupiah harus mempunyai alasan ekonomi dan kepentingan publik yang jelas.

Ingat bioetanol jangan sampai menjadi program yang mahal tetapi hasilnya minim, Berapa biaya untuk menghasilkan satu liter bioetanol?

Kemudian bandingkan dengan manfaat ekonominya.

Kalau biaya produksi tinggi, bagaimana skema subsidinya? Siapa yang menanggung selisihnya? Apakah konsumen? Apakah Pertamina? Atau akhirnya APBN?

Jangan sampai masyarakat hanya melihat label "energi hijau", sementara persoalan efisiensi dan biaya justru tidak dibuka.

Indonesia sedang berbicara mengenai kedaulatan pangan sekaligus kedaulatan energi. Bahan Baku Jangan Soal Pangan. Maka jangan sampai pengembangan bahan baku bioetanol menciptakan persoalan baru bagi sektor pangan.

Energi penting, pangan juga lebih fundamental.

Pertamina dan pemerintah harus mempunyai perencanaan yang jelas mengenai sumber bahan baku, produktivitas lahan, keberlanjutan pasokan, serta dampaknya terhadap harga dan ketersediaan pangan.

Jangan Jadikan Petani hanya sekedar pemasok, Kalau bioetanol membutuhkan bahan baku pertanian, petani harus mendapatkan posisi yang adil dalam rantai ekonomi.

Jangan sampai keuntungan terbesar berada di hilir, sementara petani hanya mendapatkan harga bahan baku yang rendah.

Program energi nasional seharusnya menciptakan ekosistem yang membuat petani naik kelas, bukan sekadar menjadikan petani sebagai pemasok murah.

Kalau memang programnya bagus dan menguntungkan negara, buka datanya dan pertanggungjawabkan.

Jangan menjalankan program karena ingin terlihat punya program. Jalankan program karena memang dibutuhkan, masuk akal secara ekonomi, terukur hasilnya, dan memberikan manfaat bagi rakyat.

Ingat Uang dan aset yang dikelola bukan sekadar milik manajemen, tetapi menyangkut kepentingan negara dan masyarakat. Karena itu, setiap kerja sama dan program strategis harus siap diuji secara terbuka berapa modalnya, berapa hasilnya, siapa yang menikmati manfaatnya, dan apa risikonya bagi negara.