LHKPN Ketua DPRA Masih Tercatat 2023, GAANAS Soroti Transparansi Zulfadhli

Berdasarkan pemberitaan KanalAceh yang merujuk pada data e-LHKPN KPK, laporan kekayaan Zulfadhli yang tercantum dalam sistem masih merupakan laporan periodik tahun 2023, yang disampaikan pada 2 Juli 2024. Hingga 24 September 2026, belum terlihat pembaruan untuk tahun pelaporan 2024 dan 2025. 

Dalam laporan 2023 tersebut, Zulfadhli tercatat memiliki total harta kekayaan sebesar Rp3,9218 miliar, yang terdiri atas tanah dan bangunan, kendaraan, serta kas dan setara kas. 

Kondisi tersebut menjadi perhatian Gerakan Aksi Anti Korupsi Nasional (GAANAS). Juru bicara GAANAS, Syihab S, menilai keterbukaan LHKPN penting karena berkaitan dengan prinsip transparansi penyelenggara negara.

“Kami menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian serius. Karena LHKPN merupakan bagian dari mekanisme transparansi pejabat negara,” kata Syihab S pada rabu 30/09/26.

Syihab mengatakan, perhatian GAANAS saat ini diarahkan pada klarifikasi dan kepatuhan administrasi oleh Ketua DPRA.

“Kami meminta agar status LHKPN Ketua DPRA dapat dijelaskan secara terbuka. Jika memang sudah dilaporkan tetapi belum muncul dalam sistem, tentu perlu dijelaskan prosesnya. Jika belum dilaporkan, maka KPK harus mengambil langkah sesuai ketentuan hukum yang berlaku,” kata Syihab.

LHKPN Zulfadhli sebelumnya juga muncul pada Maret 2026. Dialeksis melaporkan belum adanya pembaruan laporan 2024 dan 2025 serta memberitakan adanya perhatian dari KPK terhadap persoalan tersebut. 

GAANAS menilai transparansi LHKPN penting bagi publik Aceh untuk dapat mengetahui bahwa pejabat penyelenggara negara menjalankan kewajiban pelaporan kekayaan sesuai aturan yang berlaku.