KODE Indonesia Desak Bupati Buru Selatan Ganti Kadis Pendidikan, Dinilai Gagal Kelola Sektor Pendidikan

Bupolo.com — KODE Indonesia mendesak Bupati Buru Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan. Desakan tersebut muncul menyusul sorotan terhadap tata kelola pendidikan yang dinilai belum berjalan sebagaimana yang diharapkan, Senin (14/9/2026).

KODE Indonesia menilai sektor pendidikan membutuhkan kepemimpinan yang mampu bekerja secara profesional, transparan, responsif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat serta peningkatan kualitas pendidikan di Buru Selatan.

Atas dasar itu, KODE Indonesia meminta Bupati Buru Selatan tidak ragu mengambil langkah tegas, termasuk mempertimbangkan pergantian Kepala Dinas Pendidikan apabila hasil evaluasi menunjukkan kinerja yang tidak memenuhi target dan kebutuhan daerah.

“Bupati harus berani melakukan evaluasi secara objektif. Jika memang kinerja Kepala Dinas Pendidikan tidak mampu menjawab persoalan pendidikan di Buru Selatan, maka pergantian pejabat merupakan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola,” demikian sikap yang disampaikan KODE Indonesia.

Menurut KODE Indonesia, pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan pelayanan pendidikan berjalan efektif, mulai dari pemerataan akses pendidikan, kondisi tenaga pendidik, sarana dan prasarana sekolah, hingga pengelolaan program pendidikan yang tepat sasaran.

KODE Indonesia juga meminta agar evaluasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi dilakukan secara terbuka dengan melihat capaian program, kualitas pelayanan, serta berbagai persoalan yang dirasakan langsung oleh masyarakat dan tenaga pendidik.

“Pendidikan tidak boleh menjadi ruang kepentingan politik maupun kelompok tertentu. Yang harus menjadi prioritas adalah kepentingan peserta didik, guru, dan masyarakat Buru Selatan,”tegasnya.

KODE Indonesia berharap Bupati Buru Selatan segera mengambil langkah konkret agar persoalan tata kelola pendidikan dapat dibenahi dan pembangunan sumber daya manusia di Kabupaten Buru Selatan dapat berjalan lebih baik.

Desakan evaluasi terhadap Kepala Dinas Pendidikan Buru Selatan sebelumnya juga diberitakan sebagai bagian dari kritik terhadap profesionalitas dan tata kelola sektor pendidikan di daerah tersebut.