Dugaan Keterlibatan Kadis Pendidikan Bursel dalam Pengelolaan Dana Revitalisasi, Barisan Aktivis Maluku Jakarta Desak KPK Turun Tangan

Bupolo.com — Barisan Aktivis Maluku Jakarta mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turun tangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan (Bursel) terkait dugaan keterlibatan dalam pengelolaan program dana revitalisasi satuan pendidikan di daerah tersebut, Selasa (22/09/2026).

Desakan tersebut disampaikan sebagai bentuk fungsi kontrol masyarakat terhadap penggunaan anggaran pendidikan, khususnya program revitalisasi sekolah yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Barisan Aktivis Maluku Jakarta meminta KPK maupun aparat penegak hukum terkait melakukan pemeriksaan secara menyeluruh untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum, penyalahgunaan kewenangan, intervensi, ataupun bentuk penyimpangan lainnya dalam proses pengelolaan dan pelaksanaan program revitalisasi tersebut.

Sebelumnya, pemberitaan media pada Juni 2026 menyoroti dugaan intervensi dalam penyaluran bantuan revitalisasi kepada sejumlah sekolah dasar di Kabupaten Buru Selatan. Dalam pemberitaan tersebut disebutkan terdapat 16 SD penerima bantuan dan dua sekolah dilaporkan belum menerima pencairan pada saat informasi tersebut diberitakan. Pihak yang dituding dalam pemberitaan juga belum memberikan keterangan resmi ketika berita tersebut diterbitkan.

Selain itu, sorotan terhadap program revitalisasi sekolah di wilayah Maluku juga muncul dalam sejumlah pemberitaan lain. Namun, dugaan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan audit oleh lembaga yang berwenang, sehingga tidak dapat dianggap sebagai fakta hukum sebelum adanya hasil pemeriksaan resmi.

Barisan Aktivis Maluku Jakarta menilai transparansi menjadi hal penting karena anggaran revitalisasi ditujukan untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan serta memberikan manfaat langsung kepada peserta didik.

“Kami mendesak KPK untuk turun dan melakukan pemeriksaan secara objektif terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan maupun pengawasan dana revitalisasi di Kabupaten Buru Selatan. Jika tidak ada pelanggaran, pemeriksaan juga penting untuk memberikan kepastian dan menjawab keresahan publik,” demikian sikap yang disampaikan Barisan Aktivis Maluku Jakarta.

Desakan tersebut juga mencakup permintaan agar seluruh dokumen terkait program diperiksa, mulai dari mekanisme penetapan penerima, pencairan anggaran, pelaksanaan pekerjaan, penggunaan dana, hingga laporan pertanggungjawaban.

Sebagai catatan, Kabupaten Buru Selatan sebelumnya juga pernah menjadi lokasi penanganan perkara dugaan korupsi di sektor lain yang mendapat dukungan koordinasi dan supervisi KPK. Dalam Laporan Tahunan KPK 2025, lembaga tersebut menyebut keterlibatan Korsup KPK dalam membantu penanganan perkara dugaan korupsi pengadaan obat di Dinas Kesehatan Buru Selatan.

Karena itu, Barisan Aktivis Maluku Jakarta berharap KPK dan aparat penegak hukum dapat menindaklanjuti informasi maupun laporan masyarakat secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.

Mereka menegaskan bahwa tuntutan pemeriksaan bukan merupakan vonis terhadap pihak tertentu, melainkan permintaan agar dugaan yang berkembang di masyarakat dapat diuji melalui proses hukum yang objektif.

“Kami meminta KPK turun tangan. Periksa seluruh pihak yang berkaitan, buka mekanisme pengelolaan anggaran secara transparan, dan pastikan dana revitalisasi benar-benar digunakan untuk kepentingan peningkatan kualitas pendidikan di Buru Selatan.”