Barisan Aktivis Maluku Jakarta Sambangi KPK, Soroti Dana Hibah Pilkada Buru Rp33 Miliar

Bupolo.com — Sejumlah aktivis yang tergabung dalam Barisan Aktivis Maluku Jakarta mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Jakarta. Kedatangan mereka untuk menyampaikan aspirasi dan meminta lembaga antirasuah tersebut menindaklanjuti dugaan persoalan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Kabupaten Buru, Maluku, tahun 2024,  Kamis (3/09/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyoroti anggaran hibah penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Buru yang disebut mencapai sekitar Rp33 miliar. Mereka meminta KPK melakukan penelusuran serta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dinilai memiliki keterkaitan dengan pengelolaan anggaran tersebut.

Menurut para aktivis, besarnya nilai anggaran publik tersebut membutuhkan transparansi dan akuntabilitas. Karena itu, mereka menilai aparat penegak hukum perlu memastikan seluruh proses perencanaan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana hibah telah berjalan sesuai ketentuan.

Selain menyoroti dana hibah Pilkada, Barisan Aktivis Maluku Jakarta turut mempertanyakan persoalan keterlambatan pembayaran honor atau gaji Panitia Pemungutan Suara (PPS) di 82 desa se-Kabupaten Buru.

Mereka meminta persoalan tersebut mendapat perhatian serius dan dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, terutama terkait mekanisme pencairan anggaran serta alasan terjadinya keterlambatan pembayaran hak penyelenggara ad hoc.

“Kami datang ke KPK untuk menyampaikan aspirasi masyarakat Maluku, khususnya terkait dugaan persoalan pengelolaan dana hibah Pilkada Kabupaten Buru. Kami meminta KPK melakukan penelusuran dan pemeriksaan secara objektif terhadap pihak-pihak terkait,” kata perwakilan Barisan Aktivis Maluku Jakarta.

Massa aksi juga menegaskan bahwa tuntutan mereka bukan untuk menghakimi pihak tertentu, melainkan mendorong adanya proses pemeriksaan yang transparan guna memastikan penggunaan anggaran negara maupun daerah benar-benar sesuai dengan aturan.

Mereka berharap KPK dapat menindaklanjuti informasi yang disampaikan dan melakukan klarifikasi apabila ditemukan indikasi penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah tersebut.

Barisan Aktivis Maluku Jakarta menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan publik.