Barisan Aktivis Maluku Jakarta Gelar Aksi di Depan KPK, Desak Usut Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Kabupaten Buru Rp33 Miliar

Bupolo.com — Barisan Aktivis Maluku Jakarta menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, guna mendesak aparat penegak hukum menindaklanjuti dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada Kabupaten Buru, Maluku, yang disebut mencapai sekitar Rp33 miliar, Jumat (11/9/2026).

Dalam aksi tersebut, massa menyampaikan sejumlah tuntutan kepada KPK agar melakukan penelusuran dan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga mengetahui maupun terlibat dalam pengelolaan dana hibah Pilkada Kabupaten Buru.

Salah satu nama yang disorot massa aksi adalah Ketua KPU Kabupaten Buru, Walid Azis. Barisan Aktivis Maluku Jakarta meminta KPK tidak mengabaikan laporan maupun informasi yang berkaitan dengan dugaan penyimpangan dana hibah tersebut dan segera melakukan proses klarifikasi serta pemeriksaan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

“Kami datang ke KPK untuk menyampaikan aspirasi dan mendesak agar dugaan persoalan dana hibah Pilkada Kabupaten Buru ini ditindaklanjuti secara serius dan transparan,” ujar koordinator aksi dalam orasinya.

Menurut massa, pengelolaan dana hibah untuk penyelenggaraan Pilkada merupakan bagian dari penggunaan keuangan negara yang harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Karena itu, setiap dugaan penyimpangan perlu diperiksa secara menyeluruh agar tidak menimbulkan kerugian negara.

Massa juga meminta KPK maupun aparat penegak hukum lainnya melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perencanaan, pencairan, penggunaan, hingga pertanggungjawaban dana hibah Pilkada Kabupaten Buru.

“Kami tidak ingin tuduhan ini berhenti sebagai isu. Jika memang terdapat dugaan pelanggaran hukum, maka harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan yang profesional dan transparan,” tegasnya.

Barisan Aktivis Maluku Jakarta menegaskan bahwa aksi tersebut merupakan bentuk kontrol masyarakat terhadap pengelolaan anggaran publik sekaligus mendorong aparat penegak hukum menjalankan fungsi pengawasan dan pemberantasan tindak pidana korupsi.