SEMMI Bursel Desak Kementrian Kuhutanan & KLH Turun Ke Lapangan Guna Mengecek Aktivitas PT Panca Karya

Desakan tersebut disampaikan menyusul sejumlah persoalan yang perlu diverifikasi di lapangan, mulai dari reboisasi yang dinilai hanya berjalan satu tahun, pemeliharaan bibit yang tidak optimal, hingga dugaan adanya penebangan kayu di bawah diameter dan aktivitas penebangan di luar blok atau peta yang diajukan.

Selain itu, Jul S menyoroti persoalan dana bina desa, dugaan persoalan lahan masyarakat adat, serta ketidaksesuaian antara kayu yang tercatat dalam dokumen perusahaan dengan kondisi fisik di lapangan.

Adapun tuntutan kami:

1. Meminta TPTI bertanggung jawab terhadap program reboisasi, mulai dari pembibitan, pemeliharaan hingga penanaman, yang seharusnya berlangsung sesuai ketentuan dan tidak hanya satu tahun.

2. Meminta pemeliharaan bibit dilakukan secara serius, termasuk penanaman kembali apabila bibit mati.

3. Meminta dugaan penebangan kayu di bawah diameter ditindak dan diperiksa, termasuk praktik penutupan bekas tebangan.

4. Meminta pemeriksaan terhadap dugaan penebangan di luar blok atau peta yang telah diajukan dan disetujui oleh Dinas Kehutanan.

5. Meminta transparansi penggunaan dana/sumbangan bina desa yang diberikan perusahaan setiap tahun.

6. Meminta perlindungan terhadap masyarakat pemilik lahan dan masyarakat adat agar tidak dirugikan dalam persoalan lahan.

7. Meminta pemeriksaan kesesuaian dokumen kayu dengan kondisi fisik di lapangan, termasuk ukuran dan diameter kayu.

8. Mendesak Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup turun bersama ke Maluku, khususnya Buru Selatan, untuk melakukan pemeriksaan langsung terhadap aktivitas perusahaan PAS dan WAM serta mencocokkannya dengan dokumen HPH Panca Karya.

Jul S menegaskan, pemeriksaan langsung di lapangan penting dilakukan agar seluruh aktivitas perusahaan dapat dipastikan berjalan sesuai aturan, menjaga kelestarian lingkungan, serta tidak merugikan masyarakat.