JAKSI Kembali Geruduk PLN, Ada Apa dengan Batubara?

Massa menyampaikan sejumlah tuntutan, terkait transparansi proses pengadaan, pemeriksaan mutu dan spesifikasi batubara, mekanisme penerimaan barang, hingga proses pembiayaan dan pembayaran.

Salah satu orator aksi, Umar, menegaskan bahwa persoalan pengadaan batubara tidak boleh dilihat secara parsial. Menurutnya, aparat penegak hukum perlu menelusuri seluruh rangkaian proses untuk mengetahui apakah terdapat pelanggaran hukum maupun potensi kerugian negara.

“Kami ingin seluruh proses pengadaan batubara periode 2019–2020 diperiksa secara terbuka. Kalau ada persoalan di dalam prosesnya, harus diketahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana mekanismenya berjalan,” ujar Umar dalam orasinya pada Senin 10/08/2026.

Umar juga menyoroti pentingnya pemeriksaan terhadap aspek kualitas dan kesesuaian spesifikasi batubara. Ia meminta agar setiap proses verifikasi dan penerimaan barang ditelusuri berdasarkan dokumen serta bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

“Kalau ada batubara yang dinyatakan tidak sesuai spesifikasi, maka harus jelas bagaimana proses pemeriksaannya, siapa yang melakukan verifikasi, siapa yang mengambil keputusan, dan bagaimana barang tersebut diperlakukan dalam proses pembiayaan. Semua harus terang,” tegasnya.

Menurut Umar, sebagai perusahaan negara, PLN memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap proses pengadaan dilakukan berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan kepatuhan terhadap aturan.

Sementara itu, orator lainnya, Muhaimin, meminta aparat penegak hukum tidak hanya memeriksa pihak tertentu, tetapi membuka seluruh mata rantai proses yang berkaitan dengan pengadaan dan pembiayaan batubara.

“Jangan sampai pemeriksaan hanya berhenti pada satu pihak. Kami meminta aparat melihat keseluruhan proses, mulai dari perencanaan kebutuhan, pengadaan, pemeriksaan kualitas, penerimaan, pembiayaan sampai pembayaran. Kalau ada pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, proses sesuai hukum,” kata Muhaimin.

Menurutnya, dugaan yang telah menjadi perhatian publik harus dijawab melalui pemeriksaan yang profesional dan transparan.

"Aparat penegak hukum harus berani membuka persoalan ini secara terang berdasarkan alat bukti,” ujarnya.

Ia juga mendesak agar PT PLN melakukan evaluasi internal terhadap tata kelola pengadaan batubara dan memastikan sistem pengawasan mampu mencegah terjadinya potensi penyimpangan.

“Tata kelolanya harus bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. Jangan ada ruang bagi praktik yang berpotensi merugikan negara,” tegas Muhaimin.

Dalam aksi tersebut, mereka mendesak aparat penegak hukum, termasuk Kortastipidkor Polri dan lembaga terkait, untuk melakukan pendalaman terhadap seluruh pihak yang memiliki keterkaitan dengan proses pengadaan maupun pembiayaan batubara periode 2019–2020.

JAKSI meminta pemeriksaan dilakukan berdasarkan dokumen, kontrak, mekanisme pembayaran, hasil pemeriksaan kualitas, serta seluruh bukti lain yang relevan. Hal tersebut dinilai penting untuk memastikan apakah terdapat pelanggaran hukum dan kerugian keuangan negara.

Massa aksi menegaskan akan terus mengawal perkembangan persoalan tersebut dan meminta agar proses penegakan hukum dilakukan secara objektif, profesional, transparan, serta tidak tebang pilih.

JAKSI berharap adanya pemeriksaan menyeluruh dapat memberikan kepastian mengenai fakta sebenarnya dalam proses pengadaan dan pembiayaan batubara tersebut sekaligus menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola dan pengawasan di lingkungan perusahaan negara.