PPPK Viral Dipanggil Pembinaan, Publik Minta Penanganan ASN Jangan Tebang Pilih

Bupolo.com - Penanganan terhadap aparatur sipil negara (ASN) menjadi sorotan publik setelah seorang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) yang viral dipanggil untuk menjalani pembinaan. Rabu, 15/7/2026.

Langkah tersebut dinilai sebagai bentuk respons pemerintah dalam menjaga kedisiplinan dan profesionalitas aparatur. Namun, masyarakat berharap proses pembinaan ASN dilakukan secara menyeluruh, adil, dan tidak hanya berlaku kepada aparatur yang menjadi sorotan publik.

Publik menilai setiap ASN memiliki kedudukan yang sama di hadapan aturan. Karena itu, apabila terdapat dugaan pelanggaran disiplin maupun etika, proses evaluasi seharusnya diterapkan secara konsisten tanpa melihat jabatan, posisi, maupun latar belakang aparatur.

Sorotan pun muncul karena masyarakat menginginkan agar pemerintah daerah tidak hanya bergerak ketika sebuah persoalan menjadi viral di media sosial. Penegakan disiplin ASN dinilai harus berjalan melalui mekanisme yang objektif berdasarkan aturan yang berlaku.

Sejumlah pihak menilai pembinaan ASN bukan sekadar memberikan teguran kepada individu tertentu, melainkan bagian dari upaya memperbaiki tata kelola birokrasi secara keseluruhan. Pemerintah dituntut memastikan seluruh aparatur, baik pejabat struktural maupun pelaksana, mendapatkan perlakuan yang sama apabila menghadapi persoalan disiplin.

Apabila hanya ASN tertentu yang mendapatkan perhatian sementara pihak lain yang juga menjadi sorotan publik tidak mendapat evaluasi yang sama, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan persepsi adanya ketidakadilan dalam penegakan aturan.

Karena itu, pemerintah daerah diharapkan mampu menunjukkan komitmen terhadap prinsip profesionalitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam mengelola aparatur. Penanganan ASN yang konsisten diyakini dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Publik berharap pembinaan ASN tidak berhenti pada kasus yang viral, tetapi menjadi momentum untuk memperbaiki budaya kerja birokrasi agar seluruh aparatur benar-benar menjalankan tugas sesuai aturan dan tanggung jawab pelayanan kepada masyarakat.