Momentum HUT Buru Selatan, HMI Minta Bupati Jawab Kepastian ASN dan PPPK

Bupolo.com – Momentum Hari Ulang Tahun (HUT) ke-18 Kabupaten Buru Selatan dinilai harus menjadi ruang evaluasi terhadap kinerja pemerintah daerah, bukan sekadar agenda seremonial. Hal itu disampaikan Ketua Bidang Perindustrian dan Perdagangan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Ambon, Manaf Bahta, yang meminta Pemerintah Kabupaten Buru Selatan menjadikan peringatan hari jadi daerah sebagai momentum untuk menjawab berbagai persoalan mendasar yang masih dihadapi masyarakat.

Menurut Manaf, salah satu persoalan yang hingga kini menjadi perhatian publik adalah kepastian status dan masa depan para Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) penuh waktu, maupun PPPK paruh waktu di Kabupaten Buru Selatan.

Ia menilai persoalan tersebut tidak dapat dipandang semata-mata sebagai urusan administratif birokrasi. Sebab, di balik status kepegawaian terdapat tanggung jawab ekonomi yang menyangkut keberlangsungan hidup keluarga para pegawai serta aktivitas ekonomi masyarakat secara lebih luas.

"Di usia Kabupaten Buru Selatan yang ke-18 tahun, pemerintah daerah harus mampu menjawab secara terbuka bagaimana kepastian nasib ASN, PNS, PPPK penuh waktu, dan PPPK paruh waktu. Jangan sampai masyarakat diminta merayakan ulang tahun daerah, sementara banyak keluarga masih menunggu kepastian mengenai masa depan dan sumber penghidupan mereka," kata Manaf dalam keterangan tertulis, Selasa 21/07/2026.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu menunjukkan komitmen nyata dalam memberikan kepastian kepada para pegawai yang hingga kini masih menunggu kejelasan terkait status maupun hak-hak mereka. Ia menilai kepastian tersebut menjadi bagian penting dari tanggung jawab negara terhadap aparatur yang selama ini menjalankan pelayanan publik.

Manaf menjelaskan bahwa dampak persoalan tersebut tidak hanya dirasakan oleh para pegawai, tetapi juga berpengaruh terhadap kondisi ekonomi masyarakat secara keseluruhan. Ketika kepastian pekerjaan dan pendapatan terganggu, kata dia, daya beli masyarakat akan ikut melemah sehingga berdampak terhadap pelaku usaha kecil, pedagang, hingga aktivitas ekonomi daerah.

"Ketika dapur masyarakat mulai terganggu, pemerintah tidak boleh menutup mata. Ketika daya beli masyarakat melemah, pemerintah harus hadir. Dan ketika rakyat mulai mempertanyakan masa depannya, pemerintah wajib memberikan jawaban yang jelas dan bertanggung jawab," ujarnya.

Ia mengatakan ukuran keberhasilan sebuah pemerintahan tidak dapat dinilai dari kemeriahan penyelenggaraan peringatan hari jadi daerah, melainkan dari sejauh mana pemerintah mampu menghadirkan kepastian, perlindungan, dan kesejahteraan bagi masyarakat.

Karena itu, Manaf mengingatkan agar Pemerintah Kabupaten Buru Selatan tidak hanya berfokus pada pelaksanaan berbagai kegiatan perayaan HUT, tetapi juga memastikan penyelesaian berbagai persoalan yang menjadi kebutuhan masyarakat.

"Jangan hanya menghitung usia daerah, tetapi hitung juga berapa banyak persoalan rakyat yang belum diselesaikan. Jangan hanya membangun panggung perayaan, sementara rakyat masih menunggu kepastian tentang pekerjaan, pendapatan, dan masa depan keluarganya," katanya.

Lebih lanjut, HMI Cabang Ambon juga mengingatkan pemerintah daerah agar tidak menganggap remeh berbagai kritik yang disampaikan mahasiswa maupun masyarakat sipil. Menurut Manaf, kritik merupakan bagian dari kontrol sosial dalam sistem demokrasi untuk memastikan setiap kebijakan pemerintah benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Ia menegaskan, apabila berbagai persoalan tersebut terus diabaikan tanpa adanya langkah penyelesaian yang jelas, mahasiswa bersama elemen masyarakat akan melakukan konsolidasi guna mengawal jalannya kebijakan pemerintah daerah.

"Jika persoalan ini terus diabaikan dan tidak dilihat secara serius oleh Pemerintah Kabupaten Buru Selatan, maka jangan salahkan kami jika mahasiswa dan elemen masyarakat melakukan konsolidasi secara besar-besaran untuk mengawal setiap kebijakan pemerintah daerah," tegasnya.

Menurut Manaf, konsolidasi tersebut merupakan bentuk penguatan kontrol sosial agar penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan, adil, dan berpihak kepada kepentingan rakyat.

Ia menepis anggapan bahwa kritik yang disampaikan mahasiswa bertujuan mencari popularitas. Sebaliknya, kata dia, sikap kritis merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil dalam mengawal jalannya pemerintahan.

"Kami tidak sedang mencari panggung. Kami sedang menjalankan tanggung jawab moral sebagai mahasiswa dan bagian dari masyarakat sipil. Pemerintah harus memahami bahwa setiap kebijakan publik memiliki dampak langsung terhadap rakyat dan karena itu wajib dikawal," ujarnya.

Manaf juga menegaskan bahwa HMI Cabang Ambon akan terus mengawasi berbagai kebijakan Pemerintah Kabupaten Buru Selatan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Menurutnya, setiap kebijakan publik harus berorientasi pada kesejahteraan rakyat serta dilaksanakan secara terbuka dan akuntabel.

Di akhir keterangannya, ia menyampaikan ucapan selamat ulang tahun kepada Kabupaten Buru Selatan sekaligus mengingatkan bahwa momentum hari jadi daerah harus dimaknai sebagai ruang pertanggungjawaban pemerintah kepada masyarakat.

"Dirgahayu Kabupaten Buru Selatan ke-18. Namun, momentum ulang tahun daerah bukan hanya tentang perayaan. Ini adalah momentum pertanggungjawaban. Rakyat menunggu jawaban, bukan sekadar tepuk tangan," tutupnya.