Ketua KODE Desak KPK Segera Tetapkan Ketua KPU Kabupaten Buru Sebagai Tersangka dalam Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada Rp33 Miliar

Bupolo.com – Dugaan tindak pidana korupsi dalam pengelolaan dana hibah Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 di Kabupaten Buru senilai sekitar Rp33 miliar kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, Ketua Koalisi Muda Indonesia (KODE) mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera mengambil alih penanganan perkara tersebut dan mengusut pihak-pihak yang diduga bertanggung jawab. Sabtu, 11/7/2026.

Ketua KODE menilai proses penyelidikan harus dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap jajaran penyelenggara pemilu yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran hibah Pilkada.

"KPK harus segera turun tangan dan melakukan penyelidikan secara profesional serta transparan. Jika ditemukan bukti yang cukup sesuai ketentuan hukum, pihak-pihak yang bertanggung jawab harus dimintai pertanggungjawaban, tanpa pandang bulu," tegasnya.

Menurutnya, besarnya nilai anggaran yang diduga bermasalah menuntut penegakan hukum yang cepat agar tidak menimbulkan spekulasi maupun menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemilu.

Ia juga meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh alur penggunaan dana hibah Pilkada, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban anggaran. Audit yang komprehensif dinilai penting untuk memastikan ada atau tidaknya penyimpangan yang merugikan keuangan negara.

"Kami berharap seluruh pihak yang diduga terlibat diperiksa secara objektif berdasarkan alat bukti. Penegakan hukum harus berjalan sesuai aturan yang berlaku," ujarnya pada Sabtu, 11/7/2026.

Desakan tersebut muncul di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap dugaan penyimpangan pengelolaan dana hibah Pilkada di Kabupaten Buru. Sejumlah elemen masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat memberikan kepastian hukum melalui proses penyelidikan yang transparan dan akuntabel.