Historikal Pendidikan Lumoy dan Penghianatan Kekuasaan, Ketika Politik Menyalib Masa Depan Generasi Bintang Timur

Oleh: Manaf Bahta

Aktivis Muda Bintang Timur

Bupolo.com – Polemik terkait tata kelola pendidikan di Lumoy, Kabupaten Buru Selatan, kembali menjadi perhatian publik. Aktivis Muda Bintang Timur, Manaf Bahta, menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pendidikan yang dinilai perlu mendapatkan penjelasan lebih terbuka dari pemerintah daerah, 27/7/2026.

Menurut Manaf, pendidikan di Lumoy memiliki sejarah panjang yang dibangun melalui perjuangan masyarakat. Sekolah, kata dia, bukan hanya tempat berlangsungnya proses belajar mengajar, tetapi juga menjadi simbol harapan dan masa depan generasi muda.

"Sejarah Lumoy dibangun oleh perjuangan panjang masyarakat yang tidak pernah mengenal kata menyerah. Sekolah bukan sekadar bangunan, tetapi tempat lahirnya cita-cita dan masa depan anak-anak," ujar Manaf. 27/7/2026.

Ia menilai, ketika muncul persoalan terkait pergantian kepemimpinan sekolah, kebijakan pendidikan, serta adanya dugaan intervensi kepentingan tertentu, maka pemerintah perlu memberikan ruang klarifikasi agar tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Manaf menegaskan bahwa sektor pendidikan harus dikelola berdasarkan prinsip profesionalitas, objektivitas, dan aturan yang berlaku. Menurutnya, sekolah harus tetap menjadi ruang publik yang berorientasi pada kepentingan peserta didik, bukan kepentingan kelompok tertentu.

Sekolah bukan milik individu atau kelompok tertentu. Sekolah adalah milik masyarakat dan menjadi bagian dari masa depan anak-anak bangsa.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan memastikan setiap kebijakan terkait sekolah dilakukan secara transparan dan memiliki dasar evaluasi yang jelas.

Menurutnya, apabila sebuah kebijakan menimbulkan pertanyaan di tengah masyarakat, maka pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memberikan penjelasan secara terbuka guna menjaga kepercayaan publik.

Manaf turut menyoroti adanya dugaan pengaruh kepentingan politik dalam kebijakan pendidikan. Ia meminta agar seluruh pihak menghormati batas antara kepentingan politik dan pelayanan publik.

Jangan sampai pendidikan menjadi ruang tarik-menarik kepentingan politik. Dunia pendidikan harus tetap berdiri berdasarkan aturan dan kepentingan generasi masa depan.

Lebih lanjut, ia meminta Bupati Buru Selatan mengambil langkah untuk memastikan persoalan pendidikan di Lumoy tidak berkembang menjadi konflik sosial.

Menurutnya, pemerintah daerah perlu membuka ruang dialog dengan masyarakat, guru, dan pihak sekolah agar persoalan yang muncul dapat diselesaikan secara bijaksana.

Ketika kepercayaan masyarakat terhadap institusi pendidikan mulai menurun, yang terdampak bukan hanya manajemen sekolah, tetapi juga hubungan antara pemerintah dan masyarakat.

Ia berharap pemerintah daerah dapat menunjukkan komitmen sebagai pemimpin bagi seluruh masyarakat Buru Selatan tanpa membedakan latar belakang dukungan politik.

Manaf menegaskan bahwa perjuangan menjaga pendidikan Lumoy bukan merupakan kepentingan politik praktis, melainkan bentuk kepedulian terhadap masa depan generasi muda.

Bagi kami, membela pendidikan adalah kewajiban moral. Masa depan anak-anak Lumoy harus menjadi perhatian bersama.