Dugaan Retribusi Pasar, Respons Ketua DPRD Bursel Jadi Perbincangan!

Bupolo.com – Sikap Ketua DPRD Kabupaten Buru Selatan dalam merespons dugaan keterlibatan seorang oknum anggota DPRD dalam persoalan retribusi pasar menjadi sorotan sejumlah kalangan. Respons yang dianggap lebih mengarah pada pembelaan terhadap oknum tersebut dinilai memunculkan pertanyaan mengenai komitmen lembaga legislatif terhadap prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jumat, 10/7/2026.

Di tengah munculnya dugaan yang berkembang di ruang publik, banyak pihak berharap pimpinan DPRD mengambil langkah yang lebih mengedepankan proses klarifikasi serta mekanisme pengawasan internal. Namun, pernyataan Ketua DPRD yang justru mengajak semua pihak untuk melakukan evaluasi terhadap pihak lain dinilai belum menjawab substansi persoalan yang sedang menjadi perhatian masyarakat.

Sejumlah pengamat menilai, sebagai pimpinan lembaga legislatif, Ketua DPRD memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga marwah institusi dengan bersikap objektif dan tidak menimbulkan kesan berpihak sebelum seluruh fakta terungkap. Dalam situasi seperti ini, transparansi dan keterbukaan dinilai menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat.

Menurut sejumlah pihak, setiap dugaan yang melibatkan pejabat publik seharusnya disikapi melalui mekanisme yang berlaku, baik melalui klarifikasi, pemeriksaan internal, maupun proses hukum apabila ditemukan adanya unsur pelanggaran. Pendekatan tersebut dinilai lebih mencerminkan tata kelola pemerintahan yang baik dibandingkan membangun narasi yang berpotensi mengalihkan perhatian dari pokok persoalan.

Publik juga berharap DPRD Kabupaten Buru Selatan mampu menunjukkan komitmennya dalam menegakkan etika kelembagaan. Sebab, kepercayaan masyarakat terhadap institusi tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir suatu perkara, tetapi juga oleh cara pimpinan lembaga menyikapi setiap dugaan yang muncul secara terbuka, adil, dan profesional.