Dugaan Korupsi Dana Hibah Pilkada 2024 Rp33 Miliar, Ketua KODE Desak KPK Periksa Ketua KPU Kabupaten Buru

Bupolo.com – Dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana hibah Pilkada 2024 senilai sekitar Rp33 miliar di Kabupaten Buru kembali menjadi perhatian publik. Menyikapi hal tersebut, Ketua KODE mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk turun tangan dan memeriksa Ketua KPU Kabupaten Buru guna mengungkap secara terang dugaan yang berkembang di tengah masyarakat. Sabtu, 11/7/2026.

Menurut Ketua KODE, penggunaan dana hibah Pilkada yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dapat dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntabel. Apabila terdapat dugaan penyimpangan, seluruh pihak yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan anggaran perlu dimintai keterangan sesuai mekanisme hukum yang berlaku.

"Kami meminta KPK tidak tinggal diam terhadap dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada ini. Jika memang terdapat indikasi tindak pidana korupsi, maka seluruh pihak yang bertanggung jawab, termasuk Ketua KPU Kabupaten Buru, harus diperiksa agar persoalan ini menjadi terang," ujar Ketua KODE pada sabtu, 11/7/2026.

Ia menegaskan bahwa desakan tersebut bukan merupakan bentuk penghakiman terhadap pihak tertentu, melainkan dorongan agar aparat penegak hukum melakukan penyelidikan secara profesional, independen, dan berdasarkan alat bukti yang sah.

Ketua KODE juga menilai keterbukaan dalam penanganan perkara yang berkaitan dengan anggaran publik sangat penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu dan institusi penegak hukum.

Meski demikian, asas praduga tak bersalah tetap harus dijunjung tinggi. Setiap pihak yang disebut dalam dugaan perkara ini, termasuk Ketua KPU Kabupaten Buru, memiliki hak untuk memberikan klarifikasi dan tidak dapat dinyatakan bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.