DPR RI Soroti Utang Negara Nyaris Rp10.000 Triliun, Optimalisasi Pajak Jadi Fokus

Bupolo.com – Posisi utang pemerintah yang mendekati Rp10.000 triliun kembali menjadi sorotan dalam pembahasan mengenai kondisi fiskal nasional. Di tengah tantangan pembiayaan pembangunan dan kewajiban pembayaran utang, penguatan penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan, dinilai menjadi salah satu langkah strategis untuk menjaga keberlanjutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rabu, 8/7/2026.

Dalam berbagai pembahasan mengenai kebijakan fiskal, DPR RI menekankan pentingnya optimalisasi penerimaan pajak sebagai salah satu sumber utama pendapatan negara. Langkah tersebut dinilai diperlukan untuk memperkuat ruang fiskal pemerintah dalam membiayai program pembangunan, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan, hingga proyek infrastruktur.

Selain meningkatkan penerimaan, DPR RI juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebutuhan pembiayaan negara dan daya tahan ekonomi masyarakat. Kebijakan perpajakan dinilai perlu diterapkan secara adil, efektif, dan mampu mendorong kepatuhan wajib pajak tanpa menghambat aktivitas ekonomi.

Pengamat ekonomi menilai tingginya utang pemerintah tidak selalu menjadi indikator kondisi keuangan yang buruk. Yang lebih penting adalah bagaimana utang tersebut dikelola secara produktif, digunakan untuk kegiatan yang memberikan manfaat ekonomi, serta tetap berada dalam batas yang dapat dikelola sesuai kemampuan fiskal negara.

Di sisi lain, peningkatan penerimaan pajak juga dinilai perlu diiringi dengan upaya memperluas basis pajak, memperbaiki administrasi perpajakan, menekan praktik penghindaran pajak, serta meningkatkan efektivitas pengawasan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan penerimaan negara tanpa semata-mata bertumpu pada kenaikan beban pajak bagi masyarakat.

Transparansi dalam pengelolaan APBN juga menjadi perhatian. Publik berharap setiap rupiah yang berasal dari penerimaan pajak dapat digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sehingga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Ke depan, sinergi antara pemerintah, DPR RI, pelaku usaha, dan masyarakat dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga stabilitas fiskal nasional. Dengan pengelolaan utang yang hati-hati serta penerimaan pajak yang optimal, pemerintah diharapkan mampu menjaga kesinambungan pembangunan sekaligus mempertahankan kepercayaan terhadap kondisi keuangan negara.

Isu mengenai utang negara dan strategi peningkatan penerimaan pajak diperkirakan akan tetap menjadi pembahasan penting dalam penyusunan kebijakan fiskal, terutama di tengah kebutuhan pembiayaan pembangunan yang terus meningkat serta tantangan ekonomi global yang masih dinamis.