Desakan Evaluasi Kadis Pendidikan Bursel Menguat, Aktivis Muda Buru Selatan Ancam Gelar Konsolidasi Besar

Aktivis Muda Buru Selatan 

Oleh: Manaf Bahta

Bupolo.com – Aktivis Muda Buru Selatan Manaf Bahta. Mendesakan agar Pemerintah Kabupaten Buru Selatan segera mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan semakin menguat. Sejumlah elemen masyarakat menilai berbagai persoalan tata kelola pendidikan yang terus mencuat, termasuk polemik yang berkembang di Lumoy, harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah, Kamis 23/7/2026.

Dalam pernyataan sikap yang disampaikan kepada publik, mereka menegaskan bahwa pendidikan merupakan hak masyarakat dan tidak boleh menjadi ruang kepentingan birokrasi maupun kekuasaan.

Menurutnya, berbagai kritik yang muncul terhadap kebijakan pendidikan seharusnya dijawab melalui langkah evaluasi, keterbukaan, dan perbaikan tata kelola, bukan diabaikan.

"Pendidikan bukan milik kepala dinas maupun bupati. Pendidikan adalah hak rakyat dan masa depan generasi Buru Selatan. Karena itu, setiap kebijakan harus dijalankan secara transparan, profesional, dan berpihak pada kepentingan masyarakat," ujarnya pada Kamis, 23/7/2026.

Mereka juga menilai polemik pendidikan yang terjadi di Lumoy dapat menjadi momentum bagi Bupati Buru Selatan untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kepemimpinan di Dinas Pendidikan.

Menurut Manaf, apabila hasil evaluasi menunjukkan Kepala Dinas Pendidikan tidak lagi mampu menjalankan tugas secara maksimal, maka pemerintah daerah diminta segera melakukan pergantian pimpinan.

Selain itu, mereka mengingatkan agar pemerintah tidak mempertahankan pejabat berdasarkan pertimbangan politik ataupun kepentingan kelompok.

"Jangan pertahankan pejabat hanya karena kedekatan politik atau kepentingan kekuasaan. Masa depan pendidikan tidak boleh dikorbankan demi mempertahankan satu jabatan,"

Pihak yang menyampaikan sikap juga mengingatkan bahwa apabila berbagai persoalan pendidikan terus diabaikan, mereka akan melakukan konsolidasi bersama mahasiswa, pemuda, masyarakat, dan berbagai elemen lainnya untuk mengawal isu pendidikan di Kabupaten Buru Selatan.

Mereka menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap jalannya pemerintahan, bukan upaya menjatuhkan pemerintah daerah.

"Konsolidasi ini bukan ancaman. Ini adalah bentuk kontrol publik dan tanggung jawab moral ketika pemerintah dinilai tidak mampu mendengar aspirasi masyarakat," tegasnya.

Melalui pernyataan itu, mereka mendesak Bupati Buru Selatan segera mengambil sikap dengan mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Pendidikan. Mereka berharap pemerintah mengambil keputusan berdasarkan kepentingan peningkatan kualitas pendidikan dan pelayanan kepada masyarakat.