Hendrik Lewerissa Dorong Kepastian Status PPPK dan Tenaga Honorer di Maluku

Bupolo.com – Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, menghadiri rapat bersama Komisi II DPR RI di Jakarta, Senin (8/6/2026), untuk membahas berbagai isu strategis terkait kepegawaian daerah, khususnya menyangkut Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), serta tenaga honorer.

Dalam forum tersebut, Hendrik menyampaikan sejumlah tantangan yang dihadapi Pemerintah Provinsi Maluku dalam pelaksanaan kebijakan kepegawaian, terutama di tengah proses penataan tenaga non-ASN yang sedang dijalankan pemerintah pusat.

Menurutnya, Maluku sebagai daerah kepulauan membutuhkan dukungan sumber daya aparatur yang memadai guna menjamin pelayanan publik tetap berjalan optimal. Karena itu, kebijakan penataan ASN dan PPPK perlu mempertimbangkan kondisi riil daerah, termasuk keterbatasan fiskal, kebutuhan tenaga pelayanan dasar, serta keberadaan ribuan tenaga honorer yang telah lama mengabdi.

"Tenaga honorer dan PPPK merupakan bagian penting dari penyelenggaraan pelayanan publik di daerah. Karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus mampu memberikan kepastian sekaligus memperhatikan aspek keadilan bagi mereka yang telah lama mengabdi," ujar Hendrik dalam rapat tersebut.

Selain membahas perkembangan pengangkatan PPPK, pertemuan itu juga menyinggung langkah-langkah penyelesaian status tenaga honorer yang masih menunggu kepastian kebijakan nasional. Pemerintah Provinsi Maluku berharap lahir solusi yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus memberikan kepastian masa depan bagi tenaga non-ASN.

Hendrik menegaskan bahwa Pemprov Maluku mendukung penuh agenda reformasi birokrasi yang dijalankan pemerintah pusat. Namun, menurutnya, implementasi kebijakan harus disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik daerah agar tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat.

Sementara itu, Komisi II DPR RI menerima berbagai masukan dari pemerintah daerah terkait implementasi kebijakan kepegawaian, termasuk persoalan pembiayaan PPPK, distribusi ASN, dan penataan tenaga honorer.

Rapat berlangsung dalam suasana konstruktif dengan harapan dapat menghasilkan langkah-langkah konkret yang memberikan kepastian bagi tenaga PPPK dan honorer di seluruh Indonesia, termasuk di Maluku.

Bagi ribuan tenaga honorer dan PPPK di Maluku, pembahasan ini menjadi perhatian penting karena menyangkut status, kesejahteraan, serta keberlanjutan pengabdian mereka dalam mendukung pelayanan publik di daerah.