PD KAMMI Tual-Malra Serukan Penolakan Muktamar Ambon Demi Menjaga Konstitusi Organisasi

Bupolo.com – Pimpinan Daerah (PD) Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Tual-Maluku Tenggara (Malra) menyatakan sikap tegas menolak rencana penyelenggaraan Muktamar KAMMI yang dijadwalkan berlangsung pada 24 Juni 2026 di Kota Ambon.

Ketua PD KAMMI Tual-Malra, Guntur Rahakbau, S.H., menegaskan bahwa agenda tersebut tidak memiliki legitimasi konstitusional dan bertentangan dengan mekanisme organisasi serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KAMMI.

“PD KAMMI Tual-Malra menolak dengan tegas setiap upaya penyelenggaraan agenda Muktamar yang direncanakan pada tanggal 24 Juni di Ambon karena tidak memiliki legitimasi konstitusional dan sangat bertentangan dengan mekanisme organisasi serta AD/ART KAMMI,” tegas Guntur Rahakbau.

PD KAMMI Tual-Malra juga mengingatkan Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan agar tidak memberikan fasilitas maupun dukungan terhadap agenda yang mereka nilai ilegal tersebut.

Menurut Guntur, langkah tersebut penting guna menghindari potensi konflik dan menjaga situasi keamanan serta ketertiban masyarakat di Kota Ambon.

“Kami mengingatkan agar Pemerintah Provinsi Maluku, Pemerintah Kota Ambon, aparat keamanan, serta seluruh pemangku kepentingan agar tidak memberikan fasilitas maupun dukungan terhadap agenda yang ilegal. Mari kita sama-sama menghindari hal-hal yang dapat memicu konflik dan mengganggu kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Kota Ambon, karena kegiatan ini menurut kami sangat bertentangan dengan konstitusi organisasi KAMMI,” ujarnya.

Lebih lanjut, PD KAMMI Tual-Malra menilai agenda Muktamar tersebut cacat secara konstitusional dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan KAMMI. Mereka juga menduga terdapat pihak-pihak tertentu yang mendorong agenda tersebut untuk kepentingan kelompok tertentu.

“Kami menilai agenda Muktamar tersebut cacat konstitusi, sangat bertolak belakang dengan prinsip gerakan KAMMI. Kami juga menilai ada pihak-pihak tertentu yang sangat menginginkan agenda Muktamar ini untuk kepentingan kelompok sepihak,” lanjutnya.

Dalam pernyataan resminya, PD KAMMI Tual-Malra menegaskan bahwa mereka hanya mengakui dan tunduk pada kepemimpinan yang lahir melalui mekanisme organisasi yang sah. Menurut mereka, kepemimpinan yang memiliki legitimasi organisasi adalah hasil Muktamar XIII KAMMI yang diselenggarakan di Mataram, Nusa Tenggara Barat, pada tahun 2024.

“PD KAMMI Tual-Malra hanya mengakui dan tunduk pada satu kepemimpinan yang sah, yaitu kepemimpinan yang lahir melalui mekanisme organisasi hasil Muktamar XIII di Mataram, Nusa Tenggara Barat, tahun 2024, yang menetapkan Ahmad Jundi sebagai Ketua Umum KAMMI Pusat terpilih yang sah,” tegas Guntur.

Selain itu, PD KAMMI Tual-Malra juga mengakui kepengurusan PW KAMMI Maluku hasil Musyawarah Wilayah (Muswil) V yang digelar di Ambon pada 22–23 November 2025 dengan M. Uar Mansi sebagai Ketua PW KAMMI Maluku.

Sebagai bentuk konsistensi sikap organisasi, PD KAMMI Tual-Malra memastikan akan hadir di Ambon pada 21 Juni 2026 bersama sejumlah pimpinan daerah lainnya dan jajaran PW KAMMI Maluku untuk menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak berwenang.

“Kami memastikan akan hadir dan menggelar aksi bersama pimpinan PD lainnya serta Pengurus PW KAMMI Maluku di Ambon pada 21 Juni mendatang untuk menyampaikan keberatan secara resmi kepada pihak berwenang. Kami juga akan menempuh seluruh langkah organisasi dan hukum yang tersedia untuk mencegah mafia organisasi yang dapat merusak tata kelola organisasi,” pungkasnya.