HMI Jakray Gelar Aksi Soroti Pendidikan, MBG, Harga Sembako, hingga Supremasi Sipil

Bupolo.com – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jakarta Raya menggelar aksi unjuk rasa pada Kamis (18/6) sebagai bentuk kontrol sosial terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian dan evaluasi. Aksi tersebut mengangkat isu pendidikan, Program Makan Bergizi Gratis (MBG), harga kebutuhan pokok, serta sejumlah persoalan kebangsaan terkait demokrasi dan supremasi sipil.

Dalam aksi yang berlangsung di patung kuda tersebut, massa HMI Cabang Jakarta Raya menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah, antara lain evaluasi total Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penurunan harga sembako, peningkatan kualitas pendidikan nasional, evaluasi kinerja Bank Indonesia, penolakan terhadap UU Polri yang dinilai berpotensi mengancam supremasi sipil, serta desakan agar TNI kembali fokus pada fungsi utamanya sebagai alat pertahanan negara.

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Raya, Ali Loilatu, mengatakan bahwa aksi tersebut merupakan respons atas berbagai persoalan yang saat ini dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Kami melihat masih banyak persoalan mendasar yang harus menjadi perhatian pemerintah. Pendidikan belum sepenuhnya merata, kesejahteraan guru masih menjadi persoalan, harga kebutuhan pokok terus membebani masyarakat, dan berbagai kebijakan strategis perlu dievaluasi agar tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan kepentingan rakyat," ujar Ali Loilatu.

Menurutnya, sektor pendidikan menjadi salah satu fokus utama dalam aksi tersebut. HMI menilai bahwa hingga saat ini masih terdapat ketimpangan kualitas pendidikan antarwilayah, keterbatasan sarana dan prasarana pendidikan, serta persoalan kesejahteraan guru yang belum terselesaikan secara menyeluruh.

"Pendidikan adalah hak konstitusional setiap warga negara. Negara harus memastikan bahwa seluruh anak bangsa, baik di perkotaan maupun di daerah terpencil, memperoleh akses pendidikan yang sama dan berkualitas. Di saat yang sama, kesejahteraan guru sebagai ujung tombak pendidikan juga harus menjadi prioritas," tegasnya.

Selain pendidikan, HMI Cabang Jakarta Raya juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurut Ali, program tersebut memiliki tujuan yang baik dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, namun tetap memerlukan evaluasi menyeluruh untuk memastikan efektivitas, transparansi, dan ketepatan sasaran pelaksanaannya.

"Kami mendukung setiap program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Namun program yang menggunakan anggaran negara dalam jumlah besar harus dapat diawasi secara terbuka dan dievaluasi secara berkala agar manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.

Di bidang ekonomi, HMI menilai kenaikan harga kebutuhan pokok telah memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong untuk mengambil langkah konkret dalam menjaga stabilitas harga pangan dan melindungi kesejahteraan rakyat.

"Ketika harga kebutuhan pokok terus meningkat, maka masyarakat kecil menjadi pihak yang paling terdampak. Negara harus hadir memastikan kebutuhan dasar rakyat tetap terjangkau dan stabilitas pangan nasional tetap terjaga," lanjut Ali.

HMI Cabang Jakarta Raya juga menyampaikan perhatian terhadap isu demokrasi dan supremasi sipil. Organisasi tersebut menilai bahwa setiap kebijakan yang menyangkut institusi negara harus tetap berada dalam koridor konstitusi dan prinsip demokrasi.

"Demokrasi yang sehat membutuhkan kontrol publik yang kuat serta penghormatan terhadap supremasi sipil. Oleh karena itu, berbagai kebijakan yang berpotensi mengurangi ruang demokrasi harus dikaji secara cermat dan melibatkan partisipasi masyarakat," ujarnya.

Ali menegaskan bahwa aksi yang dilakukan HMI Cabang Jakarta Raya merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa dalam mengawal jalannya pemerintahan dan memperjuangkan kepentingan rakyat.

"Mahasiswa akan terus berdiri bersama rakyat. Kami berharap pemerintah mendengar aspirasi yang disampaikan hari ini dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi untuk menghadirkan kebijakan yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat," tutup Ali Loilatu.