Gunung Botak Kembali Jadi Sorotan, Ketua KODE Menyoroti Konflik Kepentingan Bisnis, Pemerintah, dan Masyarakat Lokal!

Bupolo.com – Persoalan aktivitas pertambangan emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru, Maluku, kembali menjadi sorotan. Ketua Koalisi Muda Indonesia {KODE} menyoroti konflik antara kepentingan bisnis, pemerintah, dan masyarakat lokal dinilai masih menjadi tantangan utama dalam upaya penataan kawasan yang selama bertahun-tahun dikenal sebagai lokasi penambangan emas rakyat tersebut. kamis, {18-juni-2026}.

Gunung Botak telah lama menjadi magnet bagi ribuan penambang dari berbagai daerah karena kandungan emas yang terdapat di wilayah itu. Namun, aktivitas penambangan yang berlangsung dalam skala besar juga memunculkan berbagai persoalan, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik lahan, hingga masalah sosial dan keamanan.

Masyarakat di sekitar kawasan Gunung Botak mengaku berada dalam posisi yang sulit. Di satu sisi, aktivitas pertambangan menjadi sumber penghasilan bagi banyak keluarga. Namun di sisi lain, warga juga harus menghadapi dampak lingkungan yang ditimbulkan akibat eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkendali.

"Pertambangan memang memberi penghidupan bagi sebagian masyarakat, tetapi dampaknya terhadap lingkungan juga sangat besar. Kondisi ini membutuhkan solusi yang adil bagi semua pihak," ujar A. Bahta pada kamis, {18-juni-2026}

Pemerintah daerah dan pemerintah pusat selama ini berupaya melakukan penertiban serta penataan aktivitas pertambangan di kawasan Gunung Botak. Berbagai langkah telah dilakukan, termasuk penutupan sementara aktivitas tambang ilegal dan penyusunan skema pengelolaan yang lebih teratur. Namun implementasinya di lapangan kerap menghadapi berbagai kendala.

Di sisi lain, muncul kekhawatiran dari berbagai kalangan terkait masuknya kepentingan bisnis dalam pengelolaan sumber daya emas di kawasan tersebut. Sejumlah pihak menilai pengelolaan tambang harus mengedepankan kepentingan masyarakat lokal dan perlindungan lingkungan, bukan hanya keuntungan ekonomi semata.

Pengamat kebijakan sumber daya alam menilai konflik yang terjadi di Gunung Botak mencerminkan persoalan tata kelola yang lebih luas. Menurut mereka, pemerintah harus mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan investasi, perlindungan lingkungan, dan hak-hak masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup pada aktivitas pertambangan.

Selain itu, A. Bahta menyampaikan persoalan penggunaan bahan berbahaya dalam proses pengolahan emas juga masih menjadi perhatian serius. Berbagai studi dan laporan sebelumnya menunjukkan adanya risiko pencemaran lingkungan yang dapat berdampak pada kesehatan masyarakat serta keberlanjutan ekosistem di sekitar kawasan tambang.

Aktivis lingkungan mendesak pemerintah untuk memperkuat pengawasan dan memastikan setiap aktivitas pertambangan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mereka menilai pemulihan lingkungan harus menjadi bagian penting dalam setiap kebijakan yang diterapkan di Gunung Botak.

Sementara itu, masyarakat berharap penyelesaian persoalan Gunung Botak tidak hanya berfokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga membuka ruang dialog yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Menurut mereka, keberlanjutan ekonomi masyarakat dan kelestarian lingkungan harus berjalan beriringan.

Hingga kini, Gunung Botak masih menjadi simbol tarik-menarik kepentingan antara aktivitas ekonomi, kebijakan pemerintah, dan hak masyarakat lokal. Tanpa tata kelola yang transparan dan berpihak pada kepentingan publik, konflik di kawasan tersebut dikhawatirkan akan terus berulang dan menghambat upaya mewujudkan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.