GPI Jakarta Raya Akan Gelar Aksi, Soroti BBM dan Kondisi Ekonomi Rakyat

Bupolo.com – Gerakan Pemuda Islam (GPI) Jakarta Raya menyerukan aksi unjuk rasa di kawasan Istana Negara, Jakarta Pusat, pada Jumat (12/6/2026). Aksi tersebut digelar sebagai bentuk respons atas berbagai persoalan nasional yang dinilai semakin membebani kehidupan masyarakat, khususnya di sektor ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Melalui seruan aksi yang disebarluaskan kepada masyarakat, GPI Jakarta Raya mengangkat sejumlah isu strategis yang saat ini menjadi perhatian publik, di antaranya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM), melemahnya nilai tukar rupiah, menurunnya daya beli masyarakat, serta masih maraknya praktik korupsi yang terjadi di berbagai sektor pemerintahan.

Koordinator aksi, Syihab S, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya menyampaikan aspirasi rakyat secara konstitusional dan damai. Menurutnya, berbagai kebijakan yang berdampak pada meningkatnya biaya hidup masyarakat harus menjadi perhatian serius pemerintah.

"Kenaikan harga BBM tidak hanya berdampak pada biaya transportasi, tetapi juga memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan berbagai sektor lainnya. Pada akhirnya, masyarakat kecil yang harus menanggung beban paling besar dari situasi tersebut," ujar Syihab dalam keterangannya.

Ia menilai bahwa kondisi ekonomi saat ini menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Melemahnya daya beli dinilai menjadi salah satu indikator bahwa banyak keluarga menghadapi tekanan ekonomi yang semakin berat. Di sisi lain, nilai tukar rupiah yang berfluktuasi turut memberikan dampak terhadap harga barang dan stabilitas ekonomi nasional.

Selain persoalan ekonomi, GPI Jakarta Raya juga menyoroti isu pemberantasan korupsi yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah. Organisasi kepemudaan tersebut menegaskan bahwa praktik korupsi merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

"Ketika rakyat diminta berhemat dan menghadapi berbagai kenaikan harga, tetapi di saat yang sama praktik korupsi masih terus terjadi, maka kepercayaan publik terhadap pemerintah akan semakin menurun. Karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu," lanjutnya.

Dalam poster seruan aksi, GPI Jakarta Raya menampilkan sejumlah tuntutan moral yang mencerminkan keresahan masyarakat. Narasi yang diangkat menyoroti kondisi rakyat yang dinilai harus menanggung dampak dari berbagai persoalan ekonomi dan tata kelola pemerintahan.

Aksi yang dipusatkan di kawasan Istana Negara tersebut diperkirakan akan diikuti oleh kader GPI Jakarta Raya serta elemen masyarakat yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu ekonomi dan sosial. Panitia menyatakan bahwa seluruh peserta akan diarahkan untuk menjaga ketertiban serta mematuhi aturan yang berlaku selama kegiatan berlangsung.

Menurut penyelenggara, aksi ini bukan sekadar bentuk kritik terhadap pemerintah, melainkan juga upaya untuk mengingatkan para pemangku kebijakan agar lebih responsif terhadap kondisi yang dihadapi masyarakat. Mereka berharap pemerintah dapat menghadirkan solusi yang konkret dalam menjaga stabilitas ekonomi, melindungi daya beli rakyat, dan memperkuat komitmen pemberantasan korupsi.

Sementara itu, hingga berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari pihak pemerintah terkait tuntutan yang akan disampaikan dalam aksi tersebut.

GPI Jakarta Raya berharap aksi yang digelar di depan Istana Negara dapat menjadi momentum untuk mengingatkan para pemimpin bangsa agar lebih memperhatikan kondisi masyarakat yang tengah menghadapi berbagai tantangan ekonomi. Dengan mengusung slogan "Bersatu! Lawan! Perubahan!", organisasi tersebut menegaskan komitmennya untuk terus mengawal berbagai kebijakan yang berkaitan dengan kepentingan rakyat.

Aksi dijadwalkan berlangsung pada Jumat, 12 Juni 2026, di kawasan Istana Negara, Jakarta, dengan titik kumpul yang telah ditentukan oleh panitia pelaksana. Selain menyampaikan aspirasi, peserta juga akan melakukan orasi dan menyuarakan berbagai tuntutan yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat luas.