Cegah Eskalasi Konflik di Maluku, KAMMI Maluku Tolak Muktamar Ilegal

Bupolo.com – Pengurus Wilayah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Maluku menyatakan penolakan terhadap agenda yang mereka sebut sebagai "muktamar ilegal" yang dinilai tidak memiliki dasar konstitusional organisasi dan berpotensi memicu konflik di Provinsi Maluku.

Sekretaris Jenderal PW KAMMI Maluku, Morsal J. Samual, menegaskan bahwa KAMMI merupakan organisasi kader yang harus dijalankan berdasarkan konstitusi, aturan organisasi, serta mekanisme musyawarah yang sah. Menurutnya, setiap agenda yang mengabaikan ketentuan organisasi berpotensi menimbulkan perpecahan di kalangan kader.

Morsal menilai langkah yang dilakukan oleh Amri Akbar beserta pihak-pihak yang mendukung agenda tersebut dapat memperkeruh situasi internal organisasi dan berdampak pada stabilitas keamanan di Maluku.

"Kami menolak segala bentuk manuver dan agenda inkonstitusional yang berpotensi memecah belah kader serta memperbesar konflik di tubuh organisasi. KAMMI harus tetap berdiri di atas konstitusi dan semangat persatuan, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu," ujar Morsal dalam keterangannya pada Kamis 18/06/2026.

Ia juga mengingatkan bahwa Maluku merupakan daerah yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga harmoni sosial. Karena itu, seluruh pihak diminta tidak membawa persoalan internal organisasi ke arah yang dapat menimbulkan gesekan di tengah masyarakat.

Sementara itu, Ketua Umum PW KAMMI Maluku, M. Uar Manasi, menyatakan pihaknya akan menginstruksikan kader KAMMI Maluku untuk melakukan aksi penolakan terhadap kedatangan peserta yang akan menghadiri agenda yang mereka nilai tidak sah tersebut.

Menurut Uar, langkah tersebut merupakan bentuk komitmen kader dalam menjaga marwah organisasi dan memastikan setiap proses yang mengatasnamakan KAMMI berjalan sesuai dengan konstitusi organisasi.

"Kami mengajak seluruh elemen masyarakat, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan stakeholder di Maluku untuk bersama-sama menjaga situasi tetap kondusif serta menghormati mekanisme organisasi yang sah. Jangan sampai ada agenda yang justru memicu konflik dan mengganggu stabilitas daerah," kata Uar.

PW KAMMI Maluku berharap seluruh pihak dapat mengedepankan dialog, menghormati aturan organisasi, dan menghindari tindakan yang berpotensi memperuncing perbedaan pandangan. Organisasi, menurut mereka, harus menjadi ruang kaderisasi dan persatuan, bukan arena konflik yang dapat merugikan banyak pihak.