P21 Desak Bupati Copot Dirut PT Bipolo Gidin

Bupolo.com – Aliansi Poros Pemuda 1 (P21) mendesak Bupati Buru Selatan segera mengambil langkah tegas dengan melakukan perombakan total jajaran direksi PT Bipolo Gidin, menyusul dugaan salah urus dan skandal keuangan yang disebut mencapai Rp41,5 miliar.

Desakan ini disampaikan langsung oleh Koordinator P21, Mato, yang menilai kondisi perusahaan daerah tersebut sudah dalam tahap mengkhawatirkan dan berpotensi merugikan aset milik masyarakat.

Menurut Mato, pergantian Direktur Utama bukan lagi sekadar langkah administratif, melainkan kebutuhan mendesak untuk menghentikan potensi kebocoran anggaran yang terus terjadi.

“Bupati tidak boleh ragu. Menunda pergantian Direktur Utama sama saja dengan membiarkan aset daerah terus tergerus. Kasus Rp41,5 miliar ini adalah bukti nyata bahwa ada sistem yang rusak dan harus segera diperbaiki dari pucuk pimpinan tertinggi perusahaan,” tegas Mato dalam keterangannya pada 06/05/2026.

P21 menilai, kasus yang diduga melibatkan dana subsidi dan penyertaan modal tersebut menjadi indikator kuat adanya kegagalan manajemen dalam menjaga amanah publik. Mereka juga menyoroti lemahnya sistem pengawasan internal yang seharusnya mampu mencegah penyimpangan sejak dini.

Selain mendesak pergantian pimpinan, P21 juga meminta adanya pembenahan menyeluruh terhadap sistem tata kelola perusahaan. Hal ini mencakup transparansi keuangan, penguatan mekanisme kontrol, serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah, termasuk kapal dan dana operasional.

Mato menegaskan bahwa peristiwa ini harus menjadi pelajaran penting bagi pemerintah daerah agar tidak kembali terulang di masa mendatang.

“Ke depan, harus ada sistem manajemen yang ketat dan transparan, sehingga aset milik rakyat tidak lagi disalahgunakan oleh oknum tertentu,” ujarnya.

Melalui restrukturisasi yang menyeluruh, P21 berharap PT Bipolo Gidin dapat kembali sehat dan menjalankan fungsinya sebagai penggerak transportasi laut di Buru Selatan secara optimal. Mereka juga menekankan pentingnya penerapan prinsip Good Corporate Governance demi memastikan setiap investasi daerah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.