Penerapan Sistem Kapitalis ISMAHI Desak Cabut Izin PT. Traveloka

Bupolo.com - Pengurus Pusat Ikatan Senat Mahasiswa Hukum Indenesia (ISMAHI) mendesak pemerintah untuk mencabut izin operasional PT Traveloka menyusul adanya dugaan praktik penipuan dan pemerasan terhadap pelanggan dalam layanan pemesanan tiket melalui aplikasinya.

Desakan tersebut disampaikan setelah berbagai keluhan konsumen mencuat ke publik, yang menyoroti mekanisme pemesanan, pembatalan, hingga pengembalian dana (refund) yang dinilai merugikan pelanggan. Sejumlah pengguna mengaku mengalami kesulitan saat mengajukan komplain, bahkan merasa dibebani biaya tambahan yang tidak transparan.

Perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Senat Majaswa Hukum Indenesia menilai, jika dugaan tersebut terbukti, maka hal itu dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak-hak konsumen. “Praktik semacam ini tidak bisa dibiarkan karena berpotensi merugikan masyarakat luas,” Ujar, Daud

Selain itu, organisasi tersebut juga menyoroti sistem bisnis yang diterapkan oleh Traveloka, yang dinilai mencerminkan praktik kapitalisme yang berlebihan. Menurut mereka, orientasi keuntungan tanpa memperhatikan perlindungan konsumen bertentangan dengan nilai-nilai keadilan sosial dalam Pancasila.

“Mekanisme bisnis yang menempatkan konsumen sebagai objek eksploitasi jelas tidak sejalan dengan prinsip ekonomi Pancasila yang menjunjung keadilan dan kesejahteraan bersama,” Tegasnya

Dalam pernyataan resminya, organisasi tersebut secara tegas meminta Menteri Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) dan pimpinan Otoritas Jasa Keunagan (OJK) untuk segera mengambil langkah konkret.

“Kami meminta Menparekraf dan Pimpinan OJK segera mencabut izin PT Traveloka atas dugaan menerapkan sistem keuntungan sendiri tanpa mempertimbangkan pihak konsumen,  penerapan sistem kapitalis harus dibubarkan dari bumi Pancasila,”Tutup Daud.