Apresiasi atau Pencitraan? Kinerja Polres Bursel Dipertanyakan

Ilustrasi Foto: ChatGPT

Bupolo.com, – Pemberitaan mengenai apresiasi terhadap kinerja Kapolres Buru Selatan, AKBP Andi P. Lorena, yang dimuat media ameks.fajar.co.id memantik respons beragam di ruang publik.

Dalam laporan yang terbit Rabu, 22 April 2026, tokoh muda Maluku, Fuad Bahmid, menilai kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Kabupaten Buru Selatan tetap kondusif. Ia mengapresiasi pendekatan yang dilakukan Kapolres yang dinilai mengedepankan kedekatan dengan masyarakat.

Fuad menyebut, kehadiran aparat di tengah masyarakat serta interaksi langsung di berbagai titik menjadi bagian dari langkah preventif menjaga stabilitas keamanan. Pendekatan ini, menurut dia, juga memperkuat hubungan antara polisi dan masyarakat sebagai mitra.

Namun, narasi apresiasi tersebut tidak sepenuhnya diterima.

Kritik muncul di media sosial, salah satunya melalui platform Facebook, yang diunggah oleh akun Madhe Latuconsina. Dalam unggahannya, ia mempertanyakan dasar penilaian terhadap kinerja Polres Buru Selatan.

“Sebagai pemuda Buru Selatan jujur beta lihat ini sangat memalukan. Kenapa..? Sepanjang ini keberhasilan Polres Buru Selatan apa..?” tulisnya.

Ia juga menyoroti capaian konkret institusi kepolisian, khususnya dalam penanganan sejumlah kasus. “Terkhusus Kapolres, apa prestasinya? Dalam rangka mengawal beberapa kasus saja tidak becus, apa yang harus dibangga-banggakan?” ujarnya.

Lebih jauh, ia menyebut beberapa kasus yang dinilai belum menemukan kejelasan, di antaranya kasus pembunuhan yang hingga kini disebut masih gelap, serta proses hukum dugaan penistaan agama yang dipertanyakan perkembangannya.

Selain itu, ia turut menyinggung keputusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap salah satu anggota Polri yang dinilai tendensius.

“Lalu dari sisi mana penilaian dengan memberikan gelar kehormatan tersebut?” tulisnya lagi.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan adanya jarak antara narasi apresiasi di media dan persepsi sebagian masyarakat di lapangan. Di satu sisi, pendekatan humanis dianggap berhasil menjaga stabilitas. Namun di sisi lain, tuntutan terhadap penyelesaian kasus hukum secara tuntas dan transparan masih menjadi sorotan.