Anggaran Rapat Daring BGN Rp 5,7 Miliar Jadi Sorotan, Ini Penjelasan Kepala BGN

Dadan Hindayana Kepala BGN (Foto: Kompas.com)

Bupolo.com – Anggaran pengadaan layanan video conference untuk rapat daring di Badan Gizi Nasional (BGN) senilai Rp 5,7 miliar menuai sorotan publik. Nilai tersebut disebut mencapai sekitar Rp 633 juta per paket untuk periode April hingga Desember 2026.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, memberikan penjelasan terkait anggaran tersebut. Ia menegaskan bahwa layanan ini disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis (MBG) yang membutuhkan koordinasi luas hingga ke daerah.

"Layanan tersebut disiapkan untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis yang membutuhkan koordinasi luas, penyampaian arahan teknis secara seragam, serta edukasi kepada berbagai pemangku kepentingan di tingkat pusat dan daerah," jelas Dadan dalam keterangan resmi, Jumat (24/4/2026).

Menurut Dadan, layanan video conference yang digunakan bukan layanan biasa, melainkan sistem enterprise terpusat yang dikelola oleh Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) BGN. Sistem ini memiliki kapasitas sekitar 5.000 pengguna aktif dan mampu menampung hingga 50.000 peserta dalam satu sesi pertemuan virtual.

Ia menjelaskan, fasilitas tersebut digunakan oleh seluruh struktur organisasi BGN, mulai dari pimpinan tinggi madya (setara eselon I), pimpinan tinggi pratama (setara eselon II), pejabat administrator (setara eselon III), hingga kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di berbagai daerah.

Pemanfaatan layanan ini mencakup berbagai kegiatan penting dalam program MBG, seperti rapat koordinasi nasional dan daerah, sosialisasi kebijakan, penyampaian pedoman teknis, bimbingan teknis bagi pelaksana, forum evaluasi program, hingga edukasi publik.

Dengan kapasitas besar tersebut, BGN disebut mampu menjangkau puluhan ribu peserta dalam satu waktu secara bersamaan.

"Kami ingin memastikan bahwa pesan, arahan, dan pedoman pelaksanaan program dapat diterima secara utuh oleh pelaksana di berbagai daerah. Kebutuhan ini sebagai bagian dari sistem kerja untuk menjaga kualitas pelaksanaan program," kata dia.

Lebih lanjut, Dadan menekankan bahwa keberhasilan program makan bergizi tidak hanya bergantung pada distribusi layanan di lapangan, tetapi juga pada keseragaman pemahaman seluruh pelaksana terhadap arahan dan standar yang telah ditetapkan.

"Dalam situasi seperti ini, koordinasi yang cepat, serentak, dan terdokumentasi menjadi bagian penting dari keberhasilan program," ujarnya.

Meski demikian, besarnya anggaran tersebut tetap menjadi perhatian publik dan memicu berbagai tanggapan, termasuk dugaan pemborosan hingga potensi penyimpangan, yang kini ramai diperbincangkan di ruang publik.