Aktivis Soroti Pengadaan Motor Listrik di Program MBG, Nilai Anggaran Capai Rp1,2 Triliun

Gudsi Loilatu, S.Ap (Wasekjen PP GPI)

Bupolo.com - Aktivis urban, Gudsi Loilatu, menyoroti kebijakan pemerintah terkait pengalokasian anggaran untuk mobil listrik menggunakan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai tidak sejalan dengan upaya efisiensi. Ia mengkritik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengadakan sebanyak 21.801 unit motor listrik untuk operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Menurut Gudsi, kebijakan tersebut terkesan ironis di tengah upaya pemerintah menekan defisit anggaran melalui skema efisiensi. Ia menilai pengadaan motor listrik dengan nilai mencapai Rp1,2 triliun sebagai bentuk pemborosan yang berpotensi mengorbankan kualitas pemenuhan gizi anak.

“Ini menjadi paradoks kebijakan yang melukai logika publik. Di satu sisi pemerintah mewacanakan pengurangan frekuensi pemberian makan dari enam hari menjadi lima hari dalam sepekan demi menghemat anggaran hingga Rp40 triliun, namun di sisi lain justru mengalokasikan dana besar untuk pengadaan motor listrik,” ujar Gudsi dalam keterangannya.

Gudsi mempertanyakan prioritas pemerintah dalam pengelolaan anggaran, terutama ketika kebutuhan dasar seperti pemenuhan gizi anak dinilai lebih mendesak. Ia menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakseimbangan antara belanja operasional dan substansi program.

Selain itu, ia juga menyinggung kondisi ekonomi global yang tengah tidak stabil. Menurutnya, konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah telah memberi tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan harga energi,  seharusnya pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola belanja negara.

“Dalam situasi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, langkah yang tepat seharusnya adalah memperketat anggaran untuk menjaga stabilitas fiskal, bukan justru melakukan belanja besar yang tidak mendesak,” tambahnya.

Gudsi juga mengungkapkan bahwa sebelumnya Menteri Keuangan dikabarkan sempat menolak usulan pengadaan motor dan perangkat lainnya dalam jumlah besar demi menjaga defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun, realisasi pengadaan yang tetap berjalan dinilai mengindikasikan adanya ketidaksinkronan kebijakan.

Lebih lanjut, ia menyatakan keraguannya terhadap efektivitas program MBG jika implementasinya lebih berfokus pada pengadaan aset dibandingkan peningkatan kualitas layanan gizi. Ia menilai distribusi pangan seharusnya dapat memanfaatkan infrastruktur logistik yang telah ada tanpa harus menambah beban belanja modal yang besar.

Gudsi juga mengingatkan potensi risiko dalam tata kelola anggaran program tersebut. Ia menilai, tanpa pengawasan ketat, program MBG berpotensi menjadi celah terjadinya praktik korupsi.

“Jika pengadaan ini tidak dikawal dengan baik, berpotensi membuka celah korupsi baru. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) perlu melakukan pengawasan secara ketat terhadap pelaksanaan program ini,” pungkasnya.