Aktivis Jakarta Desak KPK Periksa Gubernur Kaltim
Bupolo.com - Skandal bengkaknya dana perjalanan dinas pemprov kaltim mencuat ke public ketika Sejumlah DPRD kaltim membaikot rapat pemprov kaltim di jakarta. Kejadian tersebut Gerakan intelektual mera putih menyoroti tindakan tersebut. Melalui datan yang di hasilkan GIMP mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi agar segera memanggil dan memeriksa Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait membengkaknya anggaran perjalanan dinas, yang terjadi di tengah kebijakan penghapusan kepesertaan BPJS bagi rakyat miskin. Ujar Ali. ketum GIMP.
sesuai Data yang beredar menunjukkan pos belanja perjalanan dinas Pemprov Kaltim mengalami kenaikan signifikan pada APBD tahun berjalan. Ironisnya, di saat yang sama, Pemprov Kaltim justru mencabut subsidi iuran BPJS Kesehatan bagi kelompok warga miskin dan rentan.
Ali kembali mempertegas bahwa : Kebijakan anggaran ini dinilai tidak berpihak pada rakyat. Di satu sisi, pejabat daerah menikmati kenaikan alokasi perjalanan dinas. Di sisi lain, masyarakat miskin kehilangan jaminan kesehatan yang menjadi kebutuhan dasar. Situasi tersebut menimbulkan dugaan adanya prioritas anggaran yang salah dan potensi penyimpangan.
KPK sebagai lembaga penegak hukum di bidang korupsi harus turun tangan. Pemeriksaan perlu dilakukan untuk memastikan apakah pembengkakan anggaran perjalanan dinas telah sesuai aturan, wajar, dan tidak menjadi modus pemborosan atau korupsi. Transparansi penggunaan APBD wajib ditegakkan, apalagi saat layanan dasar rakyat dipangkas.
Publik menuntut KPK tidak diam. Panggil pejabat terkait di Pemprov Kaltim, audit seluruh perjalanan dinas, dan buka hasilnya ke masyarakat. Keadilan anggaran harus dipulihkan: dahulukan hak kesehatan rakyat miskin, bukan fasilitas pejabat.
Posting Komentar