 |
| Ketua DPR RI Puan Maharani dalam konferensi pers usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026). |
Bupolo.com - Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan bahwa pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pemilu tidak perlu dilakukan secara tergesa-gesa. DPR, kata dia, ingin memastikan setiap regulasi yang dihasilkan benar-benar berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus memperbaiki kualitas sistem pemilu ke depan.
Puan menyampaikan bahwa DPR berkomitmen menjalankan proses legislasi secara komprehensif, baik melalui mekanisme formal maupun pendekatan informal. Langkah ini dinilai penting agar setiap aturan yang disusun mampu menjawab kebutuhan bangsa secara tepat.
“Tidak perlu terburu-buru. Yang terpenting, setiap undang-undang yang dihasilkan DPR bisa memberikan manfaat bagi rakyat,” ujar Puan usai Rapat Paripurna di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (12/3/2026).
Ia menjelaskan, pembahasan RUU Pemilu diarahkan untuk menemukan formulasi terbaik menjelang penyelenggaraan Pemilu 2029. Karena itu, berbagai aspek akan dikaji secara mendalam guna memastikan kebijakan yang lahir mampu memperkuat tata kelola demokrasi.
Menurut Puan, setiap kebijakan legislatif harus tetap berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. DPR, lanjutnya, juga mempertimbangkan keterkaitan antara regulasi dengan berbagai program dan kebijakan pemerintah agar berjalan selaras.
“Kami sudah membahas secara detail untuk melihat apa yang paling tepat dilakukan menuju 2029,” kata politisi Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Puan menyoroti dinamika geopolitik global sebagai faktor yang turut memengaruhi perumusan kebijakan nasional. Meski demikian, ia menekankan bahwa stabilitas dalam negeri dan kepentingan rakyat harus tetap menjadi prioritas utama.
“Di tengah situasi geopolitik global yang dinamis, fokus pada kepentingan rakyat tetap harus diutamakan. Sinergi antara eksekutif dan legislatif juga harus terus diperkuat demi kepentingan masyarakat,” pungkasnya
.png)
0 Komentar