Prabowo Tegaskan Perang terhadap Korupsi, Siap Penuhi Kebutuhan BPKP, KPK, dan Kejaksaan

Prabowo Subianto Foto : satuju.com

Bupolo.com – Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmennya untuk memberantas kebocoran keuangan negara dengan memperkuat lembaga pengawasan dan penegakan hukum. Komitmen tersebut disampaikan dalam rapat konsolidasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bertajuk Building Indonesia's Future Generations Through Nutrition yang digelar di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (3/6/2026).

Dalam kesempatan itu, Prabowo secara langsung meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan Kejaksaan Agung menyampaikan kebutuhan yang diperlukan untuk memperkuat kinerja masing-masing lembaga dalam mengawasi dan menindak praktik korupsi.

"Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh, kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi," kata Prabowo di hadapan ribuan peserta kegiatan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat menyoroti pentingnya menutup kebocoran anggaran negara dan memastikan setiap rupiah uang rakyat digunakan secara tepat sasaran untuk pembangunan nasional.

Tak hanya kepada BPKP, Prabowo juga memberikan dukungan penuh kepada KPK. Ia meminta Ketua KPK Setyo Budiyanto untuk melaporkan segala kebutuhan lembaganya kepada pemerintah.

"Ketua KPK, berapa saja yang kau perlu lapor saya penuhi," ujar Prabowo.

Dukungan serupa juga diberikan kepada Kejaksaan Agung. Prabowo menegaskan bahwa pemerintah siap memperkuat institusi kejaksaan dalam menjalankan tugas penegakan hukum dan pemberantasan korupsi.

"Jaksa Agung, berapa saja yang kau perlu saya penuhi. Kalau perlu yang sekian T (triliun) kau mau setor ke saya, kau pakai untuk memperkuat Jaksa Agung, ya," kata Prabowo.

Menurut Presiden, penguatan lembaga pengawasan dan penegak hukum merupakan langkah strategis untuk menjaga kewibawaan negara sekaligus melindungi uang rakyat dari praktik penyalahgunaan dan korupsi.

"BPKP, KPK, semua penegak hukum harus kita perkuat. Karena saya tidak mau NKRI dilecehkan. Saya tidak mau bahwa pemerintah Republik Indonesia tidak dihormati. Saya tidak mau uang rakyat dicuri. Saya tidak mau uang rakyat dicuri," tegasnya yang disambut tepuk tangan peserta.

Rapat konsolidasi tersebut dihadiri sekitar 12.173 peserta yang terdiri dari Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG), Koordinator Regional dan Koordinator Wilayah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Kepala SPPG, serta para mitra pelaksana Program Makan Bergizi Gratis dari berbagai daerah di Indonesia.

Pernyataan Presiden ini sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah akan terus memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum sebagai bagian dari upaya menjaga keuangan negara serta mendukung keberhasilan program-program prioritas nasional.