DPD IMM Maluku Dukung Sikap Pemprov Maluku Menertibkan Tambang Emas Gunung Botak
Ketua DPD IMM Maluku M. Saleh Souwakil (Ist)
DPD Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Maluku menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemerintah Provinsi Maluku dalam melakukan penertiban aktivitas tambang emas di kawasan Gunung Botak, Kabupaten Buru. Langkah tersebut dinilai sebagai upaya penting untuk menyelamatkan lingkungan serta melindungi keselamatan masyarakat dari dampak buruk tambang ilegal.
Ketua Umum DPD IMM Maluku, M. Saleh Souwakil, menilai aksi sekelompok mahasiswa yang meminta Gubernur Maluku mempertimbangkan kembali penertiban tambang dengan alasan ekonomi masyarakat merupakan cara pandang yang keliru dan tidak objektif.
“Ketika Gunung Botak tidak dikelola dengan baik justru sangat berisiko besar bagi masyarakat Kabupaten Buru. Pencemaran lingkungan akan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Dan ketika Gunung Botak tidak dikelola secara baik, justru yang diuntungkan adalah mafia-mafia tambang, sementara masyarakat hanya menikmati dampak kerusakan lingkungan yang terjadi,” ujar M. Saleh Souwakil, Rabu (20/05/2026).
Menurutnya, seluruh elemen masyarakat seharusnya mendukung sikap Gubernur Maluku, Hendrik Lewerissa, demi masa depan lingkungan hidup dan keberlangsungan masyarakat Kabupaten Buru.
IMM Maluku menegaskan bahwa pemerintah tidak hadir sekadar melarang aktivitas masyarakat, melainkan juga menawarkan solusi agar aktivitas ekonomi masyarakat dapat ditata secara lebih baik, aman, dan tidak merusak lingkungan.
Selain itu, IMM Maluku juga meminta agar tidak dibangun opini yang memprovokasi masyarakat seolah-olah Gubernur Maluku menghindari massa aksi. Menurut IMM Maluku, saat aksi berlangsung, Gubernur Maluku sedang berada di luar daerah untuk menjalankan tugas pemerintahan.
“Demonstrasi semacam ini justru menunjukkan cara pandang yang salah terhadap fungsi negara, hukum, dan masa depan pengelolaan sumber daya alam di Maluku,” tegasnya.
DPD IMM Maluku juga mempertanyakan motif di balik aksi tersebut. Menurut Saleh, jangan sampai gerakan yang mengatasnamakan kepentingan masyarakat ternyata hanya memperjuangkan kepentingan kelompok tertentu.
“Kalau benar demi kepentingan masyarakat, maka pemerintah tidak boleh tunduk pada tekanan seperti ini. Pemerintah memiliki kewajiban menegakkan aturan, apalagi tambang ilegal selama ini terbukti menimbulkan banyak persoalan serius, mulai dari kerusakan lingkungan, pencemaran, konflik sosial, praktik premanisme, hingga ancaman terhadap keselamatan jiwa masyarakat sendiri,” tutup Saleh.
Posting Komentar