Wasekjen PP GPI, Mengutuk Aksi TNI Menembak 5 Warga Sipil Termasuk Balita di Papua
 |
| Sekjen PP GPI Gudsi Loilatu (Ist) |
Bupolo.com-Wakil Sekretaris Jenderal Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Islam (PP GPI), Gudsi Loilatu,S.Ap. mengutuk keras insiden penembakan yang menewaskan lima warga sipil, termasuk seorang balita berusia 5 tahun, di Distrik Kemburu (Kembru), Kabupaten Puncak, Papua Tengah.
Gudsi menegaskan bahwa tindakan kekerasan yang merenggut nyawa masyarakat sipil, terlebih anak-anak, merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Ia meminta TNI segera memberikan klarifikasi secara transparan terkait kronologi kejadian tersebut.
“Jangan sampai warga sipil menjadi korban dalam konflik antara aparat keamanan dan kelompok bersenjata. Apalagi jatuhnya korban jiwa seorang balita, ini adalah tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan,” tegas Gudsi.
Selain itu, ia juga mendesak Komnas HAM untuk segera turun tangan melakukan investigasi independen guna memastikan fakta-fakta di lapangan serta mengusut tuntas pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Gudsi juga menyoroti pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian dalam setiap operasi keamanan di wilayah konflik, khususnya di daerah yang terdapat warga sipil dan pengungsian. Menurutnya, kegagalan dalam membedakan antara kombatan dan non-kombatan tidak hanya mencederai hukum humaniter, tetapi juga berpotensi memperburuk situasi keamanan dan kepercayaan publik terhadap aparat negara.
“Meminta pemerintah pusat untuk tidak menutup mata atas berulangnya insiden kekerasan terhadap warga sipil di Papua. Gudsi menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap pendekatan keamanan yang selama ini diterapkan, serta mendorong solusi yang lebih mengedepankan dialog dan perlindungan kemanusiaan”. Lanjut Gudsi
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat sipil, organisasi kemanusiaan, dan tokoh agama untuk ikut mengawal kasus ini agar tidak berhenti pada klarifikasi semata. Transparansi, akuntabilitas, serta keadilan bagi para korban dan keluarganya, kata dia, harus menjadi prioritas utama dalam penanganan peristiwa ini.
“Bahwa negara memiliki tanggung jawab konstitusional untuk melindungi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Oleh karena itu, setiap dugaan pelanggaran yang melibatkan aparat harus diproses secara hukum secara terbuka dan adil demi menjaga marwah hukum serta kepercayaan publik”. Tutup Gudsi Wasekjen GPI
Posting Komentar