Kaum Muda SI Kritik Saiful Mujani dan Islah Bahrawi, Soroti Dugaan Agenda Terselubung

Kaum Muda SI menilai terdapat dugaan agenda terselubung yang bertujuan mendegradasi citra Presiden Prabowo Subianto. Menurut mereka, narasi yang dibangun kedua tokoh tersebut belakangan ini cenderung tidak objektif dan menyerupai kampanye negatif yang sistematis.

Dalam keterangan persnya, Kaum Muda SI menyoroti sejumlah hal yang dianggap janggal. Pertama, narasi yang disampaikan dinilai tendensius karena melampaui kritik kebijakan dan mulai menyasar ranah personal serta legitimasi kepemimpinan Presiden.

Kedua, terdapat indikasi adanya kepentingan tertentu di balik pernyataan tersebut. Kaum Muda SI mencurigai adanya aktor intelektual di belakang layar yang memanfaatkan pengaruh kedua tokoh untuk membentuk opini publik yang tidak kondusif.

Ketiga, mereka menilai kemunculan narasi tersebut kerap bertepatan dengan momentum strategis pemerintah. Hal ini dianggap sebagai upaya mengaburkan capaian maupun langkah diplomasi internasional yang tengah dijalankan.

Bukan sekadar kritik akademis. Kami melihat ini bukan lagi murni diskursus akademis atau kritik sosial yang membangun. Ada pola yang berulang dan tendensius,” ujar Salim dalam keterangannya pada Jumat (10/4/2026) di Jakarta.

Ia menambahkan, publik perlu jeli membedakan kritik berbasis data dengan narasi yang berpotensi menjadi pesanan politik. “Kami mencurigai ada agenda besar untuk menjatuhkan wibawa Pak Prabowo di mata rakyat. Jangan sampai intelektualitas digadaikan demi pesanan pihak yang belum move on dari kontestasi politik,” ujarnya.

Salim juga mengajak elemen pemuda dan mahasiswa untuk tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang dinilai memecah belah. Mereka menegaskan dukungan terhadap pemerintahan yang sah serta mendorong para tokoh bangsa mengedepankan persatuan nasional.

Selain itu, Salim menyatakan dukungannya terhadap kelompok masyarakat yang melaporkan kedua pihak tersebut ke Polda Metro Jaya guna memperjelas status hukum laporan yang diajukan.

Ia menegaskan, setiap pihak yang diduga melakukan pelanggaran harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sesuai hukum yang berlaku, agar tidak kembali memperkeruh situasi politik nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.