Impor Pikap Picu Protes, Maemun Minta Prabowo Evaluasi Menteri Koperasi

 

Bupolo.com - Kebijakan impor mobil pikap dalam jumlah besar untuk program Koperasi Desa memicu gelombang kritik keras dari kalangan aktivis dan pegiat ekonomi kerakyatan.

Founder Aktivist Connection, Maemun, menilai langkah yang diambil oleh Ferry Juliantono sebagai kebijakan yang tidak hanya keliru, tetapi juga berpotensi mencederai martabat industri otomotif nasional.

Menurut Maemun, program Koperasi Desa sejatinya adalah gagasan yang patut diapresiasi karena bertujuan memperkuat ekonomi rakyat di tingkat akar rumput.

Namun ia menegaskan bahwa semangat membangun ekonomi desa tidak boleh dibangun di atas fondasi impor yang justru mematikan potensi industri lokal.

“Kami tidak menolak program koperasi desa. Program itu bagus dan kami apresiasi. Tetapi ketika kendaraan operasionalnya justru diimpor dari luar negeri, maka itu sama saja menampar wajah industri nasional. Ini kebijakan yang melukai rasa keadilan bagi produsen lokal,” Tegas Maemun dalam pernyataannya kepada media. Kamis, (02/04/2026).

Maemun menilai kebijakan tersebut menunjukkan paradoks dalam arah kebijakan pemerintah. Di satu sisi negara terus menyerukan bangga buatan Indonesia, namun di sisi lain justru membuka pintu impor secara masif untuk program yang dibiayai oleh uang rakyat.

“Apa gunanya program koperasi desa jika tidak menjadi motor penggerak produk dalam negeri Kalau ujungnya impor, maka ini bukan pemberdayaan ekonomi rakyat, melainkan hanya memperkaya industri luar negeri,” Katanya dengan nada keras.

Lebih jauh, Maemun menyebut keputusan tersebut sebagai preseden buruk dalam kebijakan ekonomi nasional karena berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap komitmen pemerintah dalam melindungi industri dalam negeri.

Sebagai bentuk protes, Maemun menyatakan pihaknya akan menggelar aksi demonstrasi besar di depan Kantor Sarikat Islam (SI) serta di depan Kementerian Koperasi dalam waktu dekat.

Aksi tersebut akan menjadi simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada produk lokal.

“Kami akan turun ke jalan. Ini bukan sekadar kritik, ini perlawanan moral terhadap kebijakan yang melemahkan industri bangsa sendiri,” Pungkas Maemun.

Dalam pernyataan yang lebih tajam, Maemun juga meminta Presiden Prabowo Subianto untuk mengevaluasi secara serius kebijakan yang diambil oleh Menteri Koperasi.

“Kami meminta Presiden Prabowo mempertimbangkan kembali langkah Menteri Koperasi. Jika kebijakan ini terus dipaksakan, maka publik berhak mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap kedaulatan ekonomi nasional,” Ujarnya.

Terakhir, Ia menegaskan bahwa perlawanan terhadap impor mobil pikap ini bukan sekadar soal kendaraan operasional koperasi, tetapi menyangkut harga diri industri nasional dan masa depan kemandirian ekonomi Indonesia.

“Bangsa ini tidak boleh menjadi pasar abadi bagi produk luar negeri. Jika pemerintah tidak berpihak pada industri lokal, maka rakyatlah yang akan berdiri di garis depan untuk melawannya,” Tutup Maemun dengan nada penuh peringatan.