Gaji Perangkat Desa Buru Selatan Diduga Tertunggak Berbulan-bulan

Ilustrasi gaji perangkat daerah yang belum di bayarkan. (Foto: ChatGPT

Bupolo.com,–Keluhan itu datang berulang, berserak di media sosial, lalu mengendap tanpa jawaban. Perangkat desa di Kabupaten Buru Selatan disebut belum menerima gaji selama tujuh hingga delapan bulan. Pada saat yang sama, Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2025 juga dikabarkan belum sepenuhnya mengalir ke desa.

Dalam sebuah unggahan yang beredar luas di Facebook, akun anonim menyinggung peran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) serta pengelolaan keuangan daerah. Nada tulisannya getir: gaji tak dibayar, ADD tersendat, sementara aktivitas pemerintahan tetap berjalan seolah tak terjadi apa-apa.

Di kolom komentar, keluhan serupa bermunculan. Sebagian menyebut keterlambatan itu bukan hal baru. Sebagian lain meragukan kebenarannya, mengingat sumber informasi tak jelas. Namun satu hal tak terbantahkan: keresahan itu nyata.

Situasi ini menemukan konteksnya. Laporan media lokal sebelumnya mengungkap adanya keterlambatan pembayaran gaji aparatur sipil negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Buru Selatan. Media Times Maluku dalam laporannya menyebut hak aparatur sempat tertunda dan belum dibayarkan pada awal 2026.

Jika benar, maka persoalan ini bukan sekadar administratif, melainkan sistemik merembet dari kantor kabupaten hingga ke tingkat desa.

Bagi perangkat desa, gaji bukan sekadar angka. Ia adalah napas yang menahan roda kehidupan tetap berputar. Menunggak satu bulan mungkin masih bisa ditoleransi. Dua bulan mulai menggerus. Tapi tujuh hingga delapan bulan adalah bentuk pengabaian yang sulit dijelaskan dengan alasan teknis semata.

Yang lebih mengkhawatirkan adalah ketiadaan penjelasan. Hingga kini, Pemerintah Kabupaten Buru Selatan belum memberikan keterangan resmi terkait klaim keterlambatan gaji perangkat desa selama berbulan-bulan tersebut.

Di tingkat desa, dampaknya tak sederhana. Pelayanan publik berisiko tersendat. Motivasi aparat melemah. Dan yang paling sunyi: rasa ditinggalkan oleh sistem yang seharusnya melindungi.

Kasus ini kini berada di persimpangan antara fakta yang belum diakui, atau keluhan yang belum diverifikasi. Namun dalam kedua kemungkinan itu, satu hal tetap sama: pemerintah daerah dituntut hadir, bukan diam. (Syihab).