Ad
Ad

DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam

Sumber: Kompas.com (2 April 2026)

Bupati.com
 - Anggota Komisi III DPR RI, Safaruddin, meluapkan kemarahannya saat rapat bersama jajaran Polri setelah mengetahui honor pengajar di lingkungan kepolisian hanya Rp100 ribu per jam.

Kemarahan Safaruddin meletus dalam rapat Komisi III DPR dengan Plt Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri Irjen Andi Rian Djajadi dan Gubernur Akademisi Kepolisian (Akpol) Irjen Daniel Tahi Monang Silitonga di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

“Gajinya berapa tadi? 1 jam kalau mengajar itu Rp 100.000. Rp 5 juta kayak 1 jam gitu. Loh, loh jangan tertawa Anda. Anda mendidik polisi loh,” ujar Safaruddin.

Safaruddin mengatakan, Lemdiklat harus bertanggung jawab jika sampai ada polisi yang menyimpang, seperti menjadi bandar narkoba.
“Anda harus bertanggung jawab ketika polisi salah. Dari memberantas narkoba jadi bandar narkoba. Anda yang tanggung jawab, Kalemdiklat. Tetapi harus anggarannya ditinggikan,” tukasnya.

Safaruddin menyampaikan, jangan sampai polisi yang dididik oleh Lemdiklat malah menjadi beban bagi Polri. Apalagi, reformasi Polri dimulai dari rekrutmen. Dia pun menyinggung ada saja kasus polisi yang terlibat narkoba.
“Harusnya memberantas narkoba, jadi bandar narkoba. Ini pendidikan yang tidak tuntas, rekrutmennya yang salah masuk ke lembaga pendidikan,” ucap Safaruddin.

Kemudian, Safaruddin menyoroti masih banyaknya kekerasan yang terjadi di Akpol dan SPN. Selain itu, ada juga taruni Akpol yang mengalami stroke. Safaruddin curiga taruni itu sebenarnya titipan atau membayar, karena mereka yang lolos ke Akpol pasti sehat.
“Saya lihat Akpol ini ada yang dikeluarkan satu orang ya, perilaku menyimpang. Ada juga yang stroke, taruni stroke. Harusnya ini tidak terjadi. Berarti rekrutmennya yang salah. Rekrutmennya yang salah. Bayar atau titipan? Bayar atau titipan? Sehingga Lemdiklat ini memroses itu tidak memenuhi standar kesehatan,” kata purnawirawan jenderal Polri itu.

Kemudian, Safaruddin menyinggung fenomena di mana polisi bermasalah biasanya dimutasi ke Lemdiklat. Ketika polisi bermasalah pindah ke Lemdiklat, Safaruddin khawatir mereka malah curhat ke murid, bukannya fokus mengajar.
“Jadi kalau ada orang bermasalah di Reserse, di Lalu Lintas, ya sudah, masukin ke Lemdiklat. Nah ini kan kacau. Jadi di Lemdiklat itu bukan mengajar. Curhat kepada murid-muridnya. ‘Wah saya itu dizalimi begini begini’,” kata dia.

Safaruddin juga menyinggung kesenjangan kesejahteraan di tubuh Polri.
“Dia lihat temannya di Reserse, satu kali batuk Rp 1 miliar. Lah ini kan kasihan gitu loh, Pak, di lembaga pendidikan,” ucapnya.

Untuk itu, Safaruddin meminta agar kesejahteraan polisi di Lemdiklat ditingkatkan. Ia mengaku akan berbicara dengan Kapolri dan Wakapolri mengenai situasi tersebut.
Baca juga
Tersalin!

Berita Terbaru

  • DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam
  • DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam
  • DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam
  • DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam
  • DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam
  • DPR Semprot Jenderal Polri soal Gaji Guru Rp100 Ribu per Jam

Posting Komentar