Bendungan Way Apu : Penggalian Emas atas Nama PSN

 

Oleh: Abdullah Kelrey, Founder Nusa Ina Connection (NIC)

Bupolo.com - Pembangunan Bendungan Way Apu di Kabupaten Buru kembali dipromosikan sebagai kebanggaan Proyek Strategis Nasional (PSN). Pemerintah menyebut bendungan ini akan mengairi 10 ribu hektare sawah, mendukung swasembada pangan, mengendalikan banjir, hingga membuka peluang energi mikrohidro. Semua terdengar indah di atas kertas. Tetapi pertanyaan besarnya adalah: mengapa setelah hampir 9 tahun pembangunan berlangsung, masyarakat justru semakin sulit mendapatkan kejelasan?

Proyek ini dimulai sejak 2017. Jika dihitung sampai target operasi 2027, maka rakyat Pulau Buru harus menunggu satu dekade penuh hanya untuk melihat apakah janji itu benar-benar terwujud. Dalam logika pembangunan yang sehat, proyek sebesar ini seharusnya sudah menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Namun yang muncul justru berbagai pertanyaan, keresahan, dan dugaan yang belum pernah dijawab secara terbuka.

Salah satu pertanyaan paling mendasar adalah: ke mana tanah hasil galian selama hampir 9 tahun itu dibuang? Volume pengerukan bendungan sebesar Way Apu tentu tidak kecil. Dengan kapasitas tampung puluhan juta meter kubik dan luas genangan ratusan hektare, mustahil material tanah dan batu hasil penggalian hanya sedikit. Anehnya, publik tidak pernah mendapatkan penjelasan rinci mengenai pengelolaan material tersebut. Siapa yang mengelola? Berapa volumenya? Apakah ada nilai ekonominya? Siapa yang menikmati keuntungan dari material itu?

Dalam banyak kasus proyek besar di Indonesia, material galian sering kali berubah menjadi “emas baru” yang menghasilkan keuntungan diam-diam bagi pihak tertentu. Batu, pasir, dan tanah uruk memiliki nilai jual tinggi. Ketika pengawasan publik lemah, proyek infrastruktur rawan menjadi ruang gelap bagi permainan bisnis terselubung. Maka sangat wajar jika masyarakat mulai bertanya: apakah Bendungan Wai Apu benar-benar dibangun demi rakyat, atau jangan-jangan ada kepentingan ekonomi lain yang dibungkus atas nama PSN?

Lebih aneh lagi, masyarakat lokal justru dibatasi untuk melihat langsung kondisi bendungan. Kenapa rakyat tidak diizinkan masuk? Padahal proyek ini menggunakan uang negara, bukan uang pribadi pejabat atau kontraktor. Dalam negara demokrasi, rakyat berhak mengetahui perkembangan proyek yang dibiayai dari pajak dan sumber daya publik.

Larangan akses terhadap masyarakat hanya akan melahirkan kecurigaan. Kalau semuanya berjalan baik dan transparan, mengapa harus tertutup? Mengapa masyarakat seolah dijauhkan dari ruang yang sejak awal berada di tanah mereka sendiri?

PSN seharusnya menjadi instrumen percepatan pembangunan, bukan tameng kekuasaan yang kebal kritik. Jangan sampai label “strategis nasional” dipakai untuk membungkam pertanyaan masyarakat adat, petani, maupun warga lokal yang terdampak langsung. Sebab sejarah di banyak daerah menunjukkan bahwa tidak sedikit proyek besar justru meninggalkan konflik agraria, kerusakan lingkungan, dan ketimpangan ekonomi.

Pemerintah selalu berbicara tentang swasembada pangan. Tetapi rakyat Buru juga ingin tahu: apakah petani benar-benar akan menjadi penerima manfaat utama? Ataukah nanti lahan-lahan produktif justru dikuasai investor besar setelah bendungan selesai?

Jangan sampai masyarakat hanya dijadikan penonton di tanah sendiri. Infrastruktur tanpa keterbukaan hanya akan melahirkan ketidakpercayaan. Rakyat tidak anti pembangunan. Tetapi rakyat berhak curiga ketika pembangunan berlangsung terlalu lama, terlalu tertutup, dan terlalu banyak pertanyaan yang tidak dijawab.

Bendungan Way Apu harus diawasi secara terbuka. Audit material galian harus dijelaskan kepada publik. Dampak lingkungan harus diumumkan secara transparan. Akses masyarakat terhadap informasi proyek harus dibuka. Karena pembangunan yang sehat bukan hanya soal beton dan angka miliaran rupiah, tetapi juga soal kejujuran, keadilan, dan penghormatan terhadap masyarakat lokal.

Jika tidak, maka publik akan terus melihat Bendungan Way Apu bukan sekadar proyek irigasi, melainkan simbol bagaimana nama besar PSN bisa berubah menjadi ruang penggalian keuntungan oleh segelintir elite.

*Masohi Jaga Bumi Bupolo. Sampai ketemu di Tulisan Selanjutnya*