Invasi Digital di Buru Selatan. Siapa Diuntungkan, Siapa Dikorbankan?

Bupolo.com – Teknologi seharusnya memudahkan hidup manusia. Ia diciptakan untuk membuka akses, bukan menutup pintu rezeki. Namun yang terjadi di Kabupaten Buru Selatan justru memunculkan pertanyaan mendasar. Platform transportasi digital masuk, siapa sebenarnya yang diuntungkan?

Masuknya layanan ojek berbasis aplikasi seperti Maxim sering dipromosikan sebagai simbol kemajuan. Pemerintah daerah pun cenderung melihatnya sebagai bagian dari modernisasi layanan publik. Praktis, cepat, dan terukur. Tetapi di balik narasi itu, ada realitas lain yang luput dari perhatian. Kegelisahan para tukang ojek pangkalan yang selama ini menggantungkan hidup dari cara kerja konvensional.

Persoalan ini bukan sekadar soal persaingan usaha. Ini adalah benturan antara dua dunia yang tidak berdiri di titik yang sama. Di satu sisi, ada perusahaan dengan modal besar, teknologi canggih, dan strategi harga yang agresif. Di sisi lain, ada masyarakat lokal dengan sumber daya terbatas, yang mengandalkan pengalaman dan relasi sosial sebagai modal utama.

Dalam kondisi seperti ini, kompetisi menjadi tidak seimbang. Tarif murah yang ditawarkan aplikasi memang menguntungkan konsumen dalam jangka pendek. Namun bagi ojek pangkalan, itu berarti penyusutan pendapatan yang signifikan. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin mereka perlahan tersingkir dari ruang ekonomi yang selama ini mereka isi.

Masalahnya tidak berhenti di situ. Ada pula persoalan kesenjangan digital. Tidak semua pengemudi memiliki ponsel pintar, akses internet stabil, atau kemampuan menggunakan aplikasi. Ketika sistem ekonomi bergeser ke platform digital tanpa persiapan yang matang, sebagian masyarakat secara otomatis tertinggal. Mereka bukan kalah bersaing, melainkan tidak diberi kesempatan untuk ikut bermain.

Yang juga patut diperhatikan adalah aliran ekonomi yang berubah arah. Setiap transaksi melalui aplikasi tidak sepenuhnya tinggal di daerah. Ada potongan komisi yang mengalir ke perusahaan, yang sering kali berpusat di luar daerah. Akibatnya, uang yang semestinya berputar di pasar lokal justru tersedot keluar. Dalam jangka panjang, ini bisa melemahkan ekonomi daerah itu sendiri.

Lebih jauh lagi, situasi ini berpotensi memicu gesekan sosial. Tanpa aturan yang jelas, ojek pangkalan dan ojek online bisa saling berhadapan. Padahal, keduanya sama-sama warga yang sedang mencari nafkah. Ketika ruang ekonomi terasa semakin sempit, konflik menjadi sulit dihindari.

Di titik ini, peran pemerintah daerah menjadi krusial. Membuka pintu bagi teknologi memang penting, tetapi harus diiringi dengan perlindungan bagi kelompok yang rentan. Regulasi, pelatihan digital, hingga skema transisi bagi ojek pangkalan perlu dipikirkan secara serius. Tanpa itu, digitalisasi hanya akan menjadi proyek yang meninggalkan sebagian warganya.

Pembangunan tidak seharusnya diukur dari seberapa canggih teknologi yang masuk, tetapi dari seberapa banyak masyarakat yang ikut merasakan manfaatnya. Jika kemajuan justru membuat sebagian orang kehilangan penghidupan, maka yang terjadi bukanlah kemajuan, melainkan ketimpangan dalam bentuk baru.

Buru Selatan tidak kekurangan semangat untuk maju. Yang dibutuhkan adalah kebijakan yang adil yang tidak hanya mengakomodasi investasi, tetapi juga melindungi rakyatnya sendiri. Sebab pada akhirnya, pembangunan yang baik adalah yang memastikan tidak ada yang tertinggal di belakang.