Diguncang Gelombang Protes! Aktivist Connection ‘Telanjangi’ Rekam Jejak Al Muktabar di Hadapan KPK

Bupolo.com - Gelombang kemarahan publik kembali mengguncang ibu kota. Massa dari Aktivist Connection menggelar aksi unjuk rasa di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI). membawa satu pesan keras. Jakarta, Senin, (27/04/2026).

Bongkar tuntas rekam jejak Al Muktabar yang kini bercokol sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam orasi yang membakar emosi, H. Daud selaku Koordinator Aksi menuding adanya dugaan pelencengan anggaran Biaya Penunjang Operasional (BPO) senilai fantastis mencapai Rp39 miliar saat Al Muktabar menjabat sebagai Penjabat Gubernur Banten.

Angka yang disebutnya “tidak masuk akal” itu dinilai sebagai simbol dari tata kelola yang cacat dan jauh dari prinsip transparansi.

“Ini bukan sekadar angka, ini alarm keras bagi integritas negara" Teriak Daud di tengah riuh massa.

Tak berhenti di situ, Maemun sebagai Founder Aktivist Connection melontarkan kritik yang lebih tajam, bahkan tanpa tedeng aling aling.

Ia menyebut penunjukan Al Muktabar sebagai kesalahan fatal yang berpotensi menjadi bom waktu bagi kredibilitas pemerintahan.

“Bagaimana mungkin seseorang dengan catatan kelam justru diberi posisi strategis di jantung kekuasaan? Ini bukan hanya kelalaian ini ancaman serius bagi kepercayaan publik" Tegas Maemun.

Sorotan Aktivist Connection mengerucut pada dua isu besar yang mereka labeli sebagai dosa kebijakan. Pertama, dugaan penyimpangan anggaran BPO yang dinilai sarat kejanggalan.

Kedua, dugaan penyalahgunaan wewenang dalam alih fungsi hutan lindung di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK 2 isu yang mereka sebut sebagai pengkhianatan terhadap lingkungan dan hukum sekaligus.

Bagi mereka, persoalan ini bukan lagi sekadar polemik administratif, melainkan ujian nyata bagi komitmen pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam ultimatum yang menggema, Aktivist Connection mendesak Gibran Rakabuming Raka untuk segera mengambil sikap tegas mencopot Al Muktabar dari jabatannya, atau menghadapi konsekuensi politik yang lebih besar.

“Ini soal keberanian memimpin. Jika orang bermasalah tetap dipertahankan, maka publik berhak mempertanyakan siapa yang sebenarnya dilindungi” Seru Maemun.

Aksi ini menjadi sinyal keras bahwa gelombang kritik terhadap elite kekuasaan tidak lagi bisa dibendung.

Publik menanti, apakah KPK akan bergerak cepat membongkar dugaan ini, atau justru kembali diuji oleh bayang bayang keraguan.

Satu hal yang pasti api desakan sudah menyala. Dan kali ini, sorotannya tepat mengarah ke pusat kekuasaan.