Bupolo.com, 25 Maret 2026 – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menyatakan bahwa seluruh jajaran menteri Kabinet Merah Putih telah mencapai kesepakatan terkait penerapan kebijakan work from home (WFH) satu hari dalam sepekan. Kebijakan ini dirancang sebagai bagian dari langkah penghematan energi di tengah ancaman krisis global.
Menurut Tito, kesepakatan tersebut dihasilkan dalam rapat koordinasi lintas kementerian dan lembaga yang berlangsung selama beberapa jam. Rapat itu turut dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Menteri Koordinator dan menteri di bidang ekonomi serta keuangan, yang membahas strategi penghematan energi akibat dampak konflik di kawasan Asia Barat.
“Sudah rapat kemarin, hampir tiga atau empat jam, ya, tapi kami sepakat untuk satu suara,” kata Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (25/3/2026).
Ia menjelaskan, hasil keputusan tersebut kini tinggal dilaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto sebelum diumumkan secara resmi kepada publik.
Meski demikian, Tito menegaskan dirinya belum berwenang menyampaikan detail kebijakan tersebut, termasuk hari pelaksanaan WFH yang disepakati.
“Tapi saya enggak berwenang untuk menyampaikan ke publik,” ujarnya.
Lebih lanjut, Tito juga mengungkapkan bahwa pembahasan internal sebenarnya sudah mengarah pada satu hari tertentu yang disetujui mayoritas menteri. Namun, ia tetap menahan diri untuk tidak membocorkan hasil tersebut.
“Saya enggak mau menyebutkan, itu kemarin pun sebenarnya sudah ada hampir mengarah kepada mayoritas setuju di satu hari yang sama. Tapi saya enggak menyampaikan, sekali lagi karena itu harus dilaporkan hasil rapat kemarin ke Bapak Presiden,” tutur Tito.
Pemerintah saat ini tengah menggodok kebijakan WFH tidak hanya bagi aparatur sipil negara (ASN), tetapi juga untuk sektor swasta. Salah satu opsi yang sempat mengemuka adalah penerapan WFH pada hari Jumat, sehingga menciptakan akhir pekan panjang (long weekend).
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas meningkatnya harga minyak dunia yang dipicu konflik geopolitik di kawasan Timur Tengah sejak akhir Februari 2026. Presiden Prabowo sebelumnya telah mendorong langkah efisiensi, termasuk pengurangan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).
Namun demikian, sejumlah pihak menilai implementasi WFH tidak akan mudah. Ekonom energi dari Universitas Gadjah Mada, Fahmy Radhi, menilai efektivitas kebijakan ini berpotensi tidak optimal.
Ia menyebut, jika WFH diterapkan pada hari Jumat, ada kemungkinan pegawai justru memanfaatkannya untuk bepergian.
“Sehingga konsumasi BBM tidak dapat dihemat secara signifikan,” ujarnya.
Fahmy juga menambahkan, keberhasilan WFH saat pandemi Covid-19 tidak lepas dari faktor keterpaksaan karena risiko kesehatan. Kondisi tersebut, menurutnya, tidak lagi relevan dalam situasi saat ini sehingga penerapan WFH berpotensi kurang disiplin.
Dengan demikian, meskipun kesepakatan antarmenteri telah tercapai, efektivitas kebijakan WFH satu hari dalam sepekan masih akan sangat bergantung pada mekanisme pelaksanaan dan kedisiplinan para pekerja.
0 Komentar