MBG-Dapur Besar yang Retak dari Dalam

Sumber Foto - Tempo.co

 Penulis : Ali Lumoy (Pegiat Media Sosial)

Bupolo.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir dari ambisi besar negara: memberi makan generasi masa depan. Ia dipoles sebagai solusi cepat menekan stunting dan ketimpangan gizi. Namun seperti banyak proyek populis lainnya, realitas di lapangan tak selalu seindah narasi di podium. 

 

Sejak awal 2025, laporan demi laporan keracunan makanan bermunculan dari berbagai daerah. Anak-anak sekolah yang seharusnya menerima asupan gizi justru berakhir di puskesmas dan rumah sakit. Data yang beredar menunjukkan jumlah korban mencapai puluhan ribu siswa hingga akhir tahun.

Insiden ini bukan satu-dua kasus terisolasi. Polanya berulang misalnya makanan basi, distribusi terlambat, hingga pengolahan yang jauh dari standar higienitas. Di beberapa daerah, makanan bahkan sudah berubah warna sebelum sempat dikonsumsi. Masalah utama tampaknya terletak pada dapur program itu sendiri.

Banyak pengelola tidak memiliki standar keamanan pangan yang memadai. Sanitasi buruk, peralatan seadanya, dan tenaga kerja tanpa pelatihan menjadi kombinasi yang berbahaya. Hal tersebut dilihat saat ini banyak kritik yang beredar di sosial media dan MBG pun banyak yang di hentikan.

Lebih jauh, percepatan implementasi program diduga menjadi akar masalah. Target ambisius tak diimbangi kesiapan infrastruktur.

Negara seolah memaksakan mesin besar berjalan tanpa oli yang cukup. Jika ditelisik dari aspek hukum, kondisi ini berpotensi melanggar Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan, yang menegaskan kewajiban menjamin keamanan dan mutu pangan.

Negara juga bisa dianggap lalai terhadap amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Ironisnya, pengawasan yang seharusnya menjadi benteng terakhir justru tampak tumpul. 

Mekanisme kontrol tidak berjalan optimal, sementara laporan dari lapangan sering kali lambat ditindaklanjuti. Di balik semua itu, muncul pertanyaan yang lebih besar: siapa yang bertanggung jawab? 

Apakah ini sekadar kegagalan teknis, atau ada persoalan tata kelola yang lebih dalam, termasuk potensi konflik kepentingan? Pada titik ini, MBG bukan lagi sekadar program sosial. Ia telah menjadi cermin rapuhnya manajemen kebijakan publik. Ketika negara gagal mengelola hal paling dasar makanan maka yang dipertaruhkan bukan hanya anggaran, tetapi masa depan generasi.