Feri Amsari Ingatkan Risiko Tata Kelola dan Transparansi

Sumber : rri.co.id

Bupolo.com - Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus menggenjot program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai kebijakan unggulan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Program ini ditargetkan menjangkau puluhan juta anak dan ibu hamil hingga akhir 2025.

Berdasarkan data pemerintah, jumlah penerima MBG telah mencapai puluhan juta orang dalam waktu relatif singkat. Bahkan, Presiden menyebut program ini sebagai salah satu yang terbesar dan tercepat di dunia. 

Selain itu, pemerintah menyiapkan anggaran besar untuk mendukung program tersebut, yang nilainya terus meningkat seiring perluasan cakupan penerima manfaat. 

Namun, pakar hukum tata negara Feri Amsari mengingatkan bahwa program berskala besar seperti MBG harus disertai sistem pengawasan yang ketat dan transparan.

“Program sebesar ini rawan penyimpangan jika tidak diawasi secara terbuka. Transparansi anggaran dan distribusi harus menjadi prioritas utama,” kata Feri dalam keterangannya kepada media, Jumat, (20/03/2026).

Feri juga menyoroti potensi politisasi kebijakan publik, terutama jika program tersebut dikaitkan dengan legitimasi kekuasaan.

Menurutnya, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari jumlah penerima, tetapi juga kualitas tata kelola, akuntabilitas, dan dampaknya terhadap penurunan stunting di Indonesia.

Posting Komentar

0 Komentar