DPR Kecam Teror Air Keras ke Aktivis KontraS, Soroti Keterlibatan Oknum TNI

Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo. Foto : Runi/Alma

Bupolo.com - Anggota Komisi XIII DPR RI, Yanuar Arif Wibowo, melontarkan kecaman keras atas aksi penyiraman air keras yang menimpa aktivis Andrie Yunus. Insiden tersebut dinilai bukan sekadar tindak kriminal biasa, melainkan bentuk teror yang mengancam kebebasan sipil dan demokrasi di Indonesia.

Yanuar menilai, penangkapan terduga pelaku yang diduga berasal dari oknum TNI semakin mempertegas urgensi penanganan serius dan transparan dalam kasus ini. Ia menegaskan bahwa serangan tersebut memiliki tujuan lebih luas, yakni menciptakan ketakutan publik agar enggan bersuara kritis terhadap negara.

“Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi teror terhadap masyarakat luas. Tujuannya jelas: membungkam suara kritis. Padahal, kebebasan berpendapat merupakan hak konstitusional dalam sistem demokrasi,” ujar Yanuar dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (19/3/2026).

Legislator dari Daerah Pemilihan Jawa Tengah VIII (Cilacap–Banyumas) itu menilai peristiwa tersebut telah memenuhi unsur teror karena berdampak pada rasa aman publik. Oleh karena itu, ia mendorong keterlibatan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme untuk mengawasi sekaligus mensupervisi proses penanganan perkara.

Menurutnya, pengawasan BNPT penting guna memastikan kasus ini ditangani secara serius dan terbuka, mengingat dampaknya tidak hanya dirasakan korban, tetapi juga mengancam iklim kebebasan sipil secara luas.

Selain itu, Yanuar juga mendesak Komisi Nasional Hak Asasi Manusia untuk turun tangan melakukan investigasi menyeluruh. Ia menilai, peristiwa tersebut merupakan ancaman nyata terhadap hak asasi manusia, khususnya kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Dalam aspek penegakan hukum, Yanuar menekankan pentingnya proses peradilan dilakukan di pengadilan umum, bukan militer. Hal ini mengingat korban merupakan warga sipil, meskipun pelaku diduga berasal dari unsur militer.

“Proses hukum harus berjalan di pengadilan umum agar transparansi dan akuntabilitas tetap terjaga,” tegasnya.

Di sisi lain, Yanuar mengapresiasi langkah cepat Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan kepada korban, keluarga, dan para saksi.

Ia menilai perlindungan tersebut krusial untuk menjamin keamanan saksi, sehingga mereka berani memberikan keterangan demi mengungkap kasus secara terang.

“Perlindungan saksi menjadi kunci agar proses hukum berjalan maksimal dan pelaku dapat diadili,” pungkasnya.