Barang Impor Ilegal Dinilai Jadi Penghambat UMKM Naik Kelas

Menteri (UMKM), Maman Abdurrahman mengungkapkan, bahwa penyebab utama pelaku UMKM sulit naik kelas bukan pada pembiayaan. (Ist)

Bupulu.com - Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Maman Abdurrahman, mengungkapkan bahwa kendala utama yang membuat pelaku UMKM sulit berkembang bukan lagi soal akses pembiayaan atau pelatihan, melainkan kondisi pasar domestik yang dibanjiri barang impor ilegal, khususnya dari China. (Ist)

Menurut Maman, pemerintah selama ini telah memberikan dukungan besar terhadap sektor UMKM, terutama dari sisi pembiayaan. Ia menyebutkan, total akses pembiayaan bagi UMKM saat ini telah mencapai Rp1.600 triliun, meningkat tajam dibandingkan dua dekade lalu.

“Dari sisi pembiayaan, saya kira tidak ada isu. Akses sudah sangat meningkat,” ujar Maman dalam kegiatan media gathering di Jakarta Selatan, Jumat (27/2/2026). 

Namun demikian, ia menilai persoalan mendasar justru terletak pada pasar. Produk-produk UMKM, kata dia, sulit bersaing karena pasar dalam negeri dipenuhi barang impor ilegal dengan harga jauh lebih murah. Ia menggambarkan kondisi pasar domestik saat ini tidak sehat, sehingga berbagai dukungan seperti pembiayaan dan pelatihan belum mampu mendorong penjualan produk UMKM secara optimal.

“Pelaku UMKM bisa memproduksi barang, tapi mereka kesulitan menjual karena pasar sudah dibanjiri produk impor murah,” tegasnya.

Selain itu, Maman juga menyoroti praktik under-invoicing dalam perdagangan internasional. Ia menjelaskan adanya perbedaan signifikan antara data impor yang tercatat di Indonesia dengan data ekspor dari China.

Menurutnya, jika data impor di Indonesia tercatat sebesar 100, sementara data ekspor dari China mencapai 900, maka terdapat selisih 800 yang diduga tidak tercatat secara resmi.

Selisih tersebut, lanjut Maman, mengindikasikan masuknya barang impor ilegal ke pasar domestik. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada berkurangnya penerimaan negara dari sektor bea masuk, tetapi juga menimbulkan tekanan serius bagi pelaku usaha dalam negeri. “Ini bukan sekadar masalah pendapatan negara, tapi sudah menjadi problem sosial karena menghimpit pelaku usaha domestik,” pungkasnya.