Warga Kobi Alami Krisis BBM Subsidi Selama 3 Tahun, DPRD Maluku Tengah Baru Mengetahui Usai Demo

Ilustrasi Foto Ai

Bupolo.com – Warga di Kecamatan Seram Utara Timur Kobi, Kabupaten Maluku Tengah, menghadapi krisis bahan bakar minyak (BBM) subsidi yang telah berlangsung hampir tiga tahun. Kondisi ini membuat masyarakat kesulitan memperoleh BBM subsidi jenis solar dan pertalite, sehingga terpaksa beralih menggunakan BBM nonsubsidi jenis Dexlite dengan harga yang jauh lebih tinggi.

Krisis ini akhirnya mencuat ke publik setelah warga menggelar aksi demonstrasi pada Senin (20/4/2026). Aksi tersebut merupakan bentuk protes atas kenaikan harga Dexlite dari Rp14 ribu menjadi Rp24 ribu per liter, sekaligus menyuarakan keresahan karena selama bertahun-tahun tidak mendapatkan akses terhadap BBM subsidi yang seharusnya menjadi hak mereka.

Namun, fakta yang mengejutkan justru datang dari Komisi II DPRD Maluku Tengah. Lembaga legislatif tersebut mengaku baru mengetahui kondisi kelangkaan BBM subsidi di wilayah Kobi setelah adanya aksi demonstrasi warga.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Maluku Tengah, Hidayat Samalehu, menyampaikan pengakuannya secara terbuka.

“Dengan adanya aksi yang berlangsung tadi, kami juga baru terkonfirmasi kondisi ini lewat aksi tadi,” ujar Samalehu.

Ia menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti persoalan tersebut secara kelembagaan dan merespons aspirasi masyarakat.

“Untuk itu kami dari Komisi II akan tetap konsen dan secara kelembagaan kita akan tetap merespon apa yang menjadi bagian dari tuntutan, aspirasi dan keluhan terkait apa yang terjadi di Kobi,” lanjutnya.

Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) 3, ia juga menyebut bahwa DPRD akan segera mengambil langkah jika sebelumnya telah ada laporan resmi dari masyarakat.

“Kalau sudah ada laporan sebelumnya tentu kita akan memanggil pihak-pihak terkait lewat rapat yang akan diadakan,” ungkapnya.

Pengakuan ini memunculkan sorotan publik terhadap lemahnya fungsi pengawasan DPRD Maluku Tengah, terutama karena Komisi II merupakan mitra kerja sektor energi, termasuk dengan pihak terkait seperti Pertamina. Ironisnya, pada pertengahan April 2026, komisi tersebut diketahui telah melakukan kegiatan pengawasan di wilayah Seram Utara.

Kondisi ini menunjukkan adanya celah serius dalam sistem distribusi dan pengawasan BBM subsidi di daerah. Kekosongan pasokan yang berlangsung selama bertahun-tahun tidak hanya membebani ekonomi masyarakat, tetapi juga memperlihatkan lemahnya koordinasi antara pemerintah daerah, legislatif, dan pihak penyedia energi.

Ke depan, masyarakat berharap adanya langkah konkret dan transparan dari semua pihak untuk memastikan distribusi BBM subsidi tepat sasaran, serta meningkatkan kepekaan lembaga perwakilan terhadap kondisi nyata yang dihadapi warga.