Ultimatum Aktivist Connection: Copot Al Muktabar atau Gibran Mundur!

Bupolo.com - Kritik keras kembali menghantam lingkaran kekuasaan. Kali ini datang dari Maemun, Founder Aktivist Connection, yang secara terbuka “menguliti” rekam jejak Al Muktabar yang kini menjabat sebagai Kepala Sekretariat Wakil Presiden di bawah kepemimpinan Gibran Rakabuming Raka.

Dalam pernyataan yang bernada tajam dan tanpa kompromi, Maemun menegaskan bahwa penunjukan Al Muktabar adalah sebuah “kesalahan fatal” yang berpotensi merusak kredibilitas pemerintahan dari dalam. Jakarta, Kamis, (23/04/2026).

“Ini bukan sekadar salah pilih orang. Ini bom waktu yang sewaktu-waktu bisa meledak dan menghancurkan kepercayaan publik,” tegas Maemun.

Sorotan utama Aktivist Connection mengerucut pada dua isu besar yang disebut sebagai “dosa kebijakan” Al Muktabar selama menjabat di Banten.

Pertama, terkait anggaran fantastis Biaya Penunjang Operasional (BPO) yang mencapai Rp39 miliar. Angka ini dinilai tidak hanya janggal, tetapi juga mencerminkan praktik pemborosan yang mencederai rasa keadilan publik di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih.

“Rp39 miliar itu bukan angka kecil. Itu uang rakyat. Jika tidak transparan, maka patut diduga ada penyimpangan yang harus dibuka seterang-terangnya,” Ujar Maemun dengan nada geram.

Kedua, dugaan abuse of power atau penyalahgunaan wewenang dalam alih fungsi hutan lindung di kawasan Proyek Strategis Nasional (PSN) PIK2.

Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk pengkhianatan terhadap prinsip keberlanjutan lingkungan dan kepentingan rakyat.

“Alih fungsi hutan lindung bukan sekadar pelanggaran administratif. Ini kejahatan ekologis. Ini bentuk nyata kekuasaan yang dipakai untuk melayani kepentingan tertentu, bukan rakyat,” Tambahnya.

Tak berhenti di situ, Maemun juga mengungkit kembali kebijakan kontroversial Al Muktabar yang sempat viral dalam kasus “pagar laut” di Kabupaten Tangerang sebuah simbol kebijakan yang dinilai absurd dan jauh dari logika publik.

Menurutnya, rekam jejak tersebut seharusnya menjadi alarm keras bagi Gibran Rakabuming Raka untuk lebih selektif dalam memilih pembantu di lingkar kekuasaan.

Namun kritik Aktivist Connection tidak berhenti pada evaluasi semata. Mereka melontarkan ultimatum politik yang tajam.

“Karena kami masih percaya dan ‘cinta’ kepada Mas Gibran, maka kami meminta dengan tegas: copot Al Muktabar sekarang juga. Jika tidak, lebih baik Mas Gibran mundur dari jabatan Wakil Presiden,” Tegas Maemun.

Pernyataan ini sontak menjadi bola panas di ruang publik. Desakan tersebut bukan hanya kritik, melainkan tekanan politik terbuka yang berpotensi memicu dinamika baru di tingkat nasional.

Aktivist Connection menilai, membiarkan sosok dengan rekam jejak kontroversial berada di jantung kekuasaan sama saja dengan mempertaruhkan masa depan pemerintahan itu sendiri.

“Ini bukan soal pribadi. Ini soal moralitas kekuasaan. Jika dibiarkan, maka publik akan melihat bahwa pemerintah tidak belajar dari kesalahan masa lalu,” Pungkas Maemun.